Pemkot Mataram mendaftarkan ribuan GTT-PTT jadi peserta BPJAMSOSTEK

id Pemkot Mataram,Pekerja nonSN,BPJS Ketenagakerjaan

Pemkot Mataram mendaftarkan ribuan GTT-PTT jadi peserta BPJAMSOSTEK

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh (kiri dua), dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat (kanan dua), menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Mataram, Kamis (12/11). ANTARA/HO-BPJAMSOSTEK

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat mendaftarkan sebanyak 6.283 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Perlindungan bagi para pekerja non aparatur sipil negara (ASN) tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat, di Mataram, Kamis.

"Alhamdulillah pagi ini kita sudah bisa wujudkan dalam bentuk satu MoU untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja nonASN baik GTT atau PTT," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Pihaknya tidak berharap resiko-resiko terjadi, tetapi para pekerja nonASN jangan khawatir ketika resiko terjadi. Sebab, sudah ada BPJAMSOSTEK yang memberikan perlindungan melalui programnya.

"Saya berharap ke depannya perlindungan ini terus meluas kepada para kelompok tani, kelompok nelayan, sopir, kusir cidomo juga bisa menjadi peserta BPJAMSOSTEK," ujar Ahyar.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Mataram yang telah memberikan perlindungan kepada pegawai nonASN, baik PTT atau GTT.

Menurut dia, kebijakan Wali Kota Mataram tersebut merupakan wujud kepedulian kepala daerah dan sebagai bentuk kehadiran negara sehingga pekerja dapat bekerja dengan maksimal tanpa perlu khawatir akan resiko-resiko yang terjadi.

"Kepercayaan yang telah diberikan oleh bapak wali kota akan kami laksanakan dengan baik," katanya.

Dalam kesempatan itu, Adventus juga menyampaikan data kepesertaan nonASN Pemkot Mataram dan sudah menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu per bulan.

Untuk nonASN di Kota Mataram yang sudah menerima BSU sebanyak 3.183 pekerja, terdiri atas kader terpadu sebanyak 1.784 orang, pegawai nonASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 26 orang.

Selain itu, honorer di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan dan Permukiman sebanyak 150 orang, dan pekerja di RSU Kota Mataram 800 orang.