Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah mengatakan kehadiran Bantuan Sosial yang diluncurkan Presiden Jokowi merupakan wujud bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19
"Terima kasih kepada teman-teman yang menyalurkan bantuan, semoga NTB yang kita cintai diberi keberkahan oleh Allah SWT," ujarnya usai menyerahkan bantuan kepada masyarakat di Mataram, Senin.
Dalam penyaluran bansos tersebut, sebanyak 24 perwakilan masyarakat NTB yang menerima bantuan secara simbolis oleh masing-masing delapan perwakilan menerima bantuan tunai, bantuan sembako dan bantuan PHK yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTB di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB.
Sebelumnya, Presiden H Joko Widodo meluncurkan bantuan tunai di 34 provinsi se-Indonesia. Dalam bantuan itu terdapat tiga macam paket bantuan di antaranya, bantuan sembako, bantuan sosial tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diserahkan kepada perwakilan masyarakat penerima bantuan di masing-masing provinsi.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui APBN tahun 2021, telah menyediakan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang disalurkan melalui bansos.
"Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Juga diharapkan menjadi pemicu penggerak ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat," harap Presiden usai meluncurkan bantuan tunai di Istana Negara Jakarta secara virtual.
Untuk itu, Jokowi meminta kepada kementerian terkait dan seluruh gubernur se-Indonesia agar mengawal sampai tuntas proses penyaluran bantuan dan berharap kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan secara tepat. Utamakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga.
"Saya juga menegaskan bahwa bantuan ini tidak ada potongan-potongan. Masyarakat harus menerima seutuhnya, karena bantuan ini langsung dikirim kepada masyarakat melalui bank-bank milik pemerintah dan kantor pos," katanya.
Berita Terkait
Pemprov NTB: Penyesuaian HPP jagung jadi Rp5.000 kemungkinan berat
Jumat, 26 April 2024 13:02
34 desa tangguh bencana terbentuk di Lombok Tengah
Jumat, 26 April 2024 12:51
Hukuman tiga mantan pejabat Dinas ESDM NTB diperberat
Jumat, 26 April 2024 12:50
Pemkab Lombok Tengah tandatangani NPHD Pilkada 2024
Jumat, 26 April 2024 12:48
Pemprov NTB dorong pembangunan industri olahan makan-pakan ternak
Jumat, 26 April 2024 6:44
Kemendagri berikan catatan evaluasi triwulan II Pj Wali Kota Bima-NTB
Jumat, 26 April 2024 6:43
Kegiatan KSP Mendengar di NTB
Kamis, 25 April 2024 19:21
Ngabalin: Prabowo-Gibran lanjutkan pembangunan KEK Mandalika
Kamis, 25 April 2024 17:50