Mataram (ANTARA) - Sebanyak 150.000 warga di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, menerima manfaat rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dan kesehatan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa - Bangsa (UNDP) yang bermitra dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Bank Pembangunan Jerman KfW.
"Dalam beberapa bulan terakhir kami telah melihat permulaan babak baru dalam sejarah daerah ini. Pembangunan tersebut akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai kehidupan baru. Ketahanan masyarakat Lombok patut dipuji, dan saya yakin akan berkontribusi dalam membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sophie Kemkhadze dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Jumat.
Bentuk kemitraan tersebut dalam wujud rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa berupa empat sekolah kejuruan dan 10 fasilitas kesehatan yang telah diresmikan di Kabupaten Lombok Utara pada Senin (25/1).
Rekonstruksi tersebut merupakan salah satu dari 14 proyek infrastruktur publik dan delapan proyek infrastruktur masyarakat di wilayah tersebut, yang didukung program UNDP melalui Program for Earthquake and Tsunami Reconstruction Assistance (PETRA) dan didanai bank pembangunan Jerman, KfW.
Proyek rekonstruksi ini melibatkan penduduk lokal yang telah mengambil peran penting dalam tahap perencanaan, desain dan konstruksi. Rekonstruksi dilakukan dengan prinsip "membangun kembali dengan lebih baik" dengan pendekatan untuk memastikan tidak seorangpun tertinggal yang inklusif.
Perempuan telah menjadi bagian utama dari proyek sejak tahap awal, memastikan fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Akses bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan.
"Pendekatan ini sejalan dengan tujuan UNDP untuk mendorong ketahanan ekonomi dan berkontribusi pada pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari upaya untuk membantu kawasan ini membangun kembali dengan lebih baik," terangnya.
Upacara peresmian dilaksanakan dengan penerapan protokol khusus COVID-19, disiarkan melalui platform online kepada audiens yang mencakup perwakilan dari UNDP, KfW, lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta mitra masyarakat madani.
Diketahui, pada Agustus 2018, Pulau Lombok dilanda gempa berkekuatan 7,0 SR menewaskan 564 orang, dan menyebabkan 400.000 orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Gempa tersebut juga merusak lebih dari 70.000 rumah dan infrastruktur utama kegiatan ekonomi pertanian. Dengan pandemi COVID-19, masyarakat yang terdampak gempa mengalami beban ganda karena harus mengatasi perlambatan ekonomi dan pada saat yang sama harus membangun kembali daerah mereka.
Upacara peresmian dilaksanakan dengan penerapan protokol khusus COVID-19, disiarkan melalui platform online kepada audiens yang mencakup perwakilan dari UNDP, KfW, lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta mitra masyarakat madani.
Kepala Bappeda NTB, Amri Rachman mengatakan daerah ini telah mengalami beberapa bencana dalam beberapa tahun terakhir, karena itu rekonstruksi infrastruktur membantu penduduk memulai babak baru dalam kehidupan mereka.
"Bekerja dengan UNDP dan mitra lainnya telah membantu kami belajar tentang praktik terbaik yang dapat digunakan untuk membangun kembali daerah kami dengan lebih baik dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di masa depan," katanya.
Terlepas dari pandemi COVID-19, KfW berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat yang dilanda gempa di Lombok dan Palu untuk bangkit kembali. Fasilitas kesehatan dan pendidikan penting yang sedang dibangun kembali adalah bukti komitmen kuat kami.
"Fasilitas ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat," ujar Angela Tormin Direktur Kantor KfW di Jakarta.
Berdasarkan survei bersama UNDP, UNICEF, dan Lembaga Penelitian SMERU tentang masyarakat yang terkena gempa, terungkap bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah paling terkena dampak kehilangan pendapatan akibat pandemi. Survei yang dilakukan pada Juli hingga Agustus 2020, menemukan bahwa banyak rumah tangga yang terkena gempa tidak memiliki tabungan untuk membantu mereka mengatasi pandemi.
Sekolah kejuruan yang telah direkonstruksi diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemuda setempat untuk memperoleh keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka.
Sejak 2019 PETRA telah menyelesaikan rekonstruksi delapan proyek infrastruktur masyarakat di daerah ini dan telah menyerah terimakan aset tersebut kepada pemerintah daerah.
Proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami (PETRA) dilaksanakan oleh UNDP dan didanai Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW. Berdasarkan perjanjian ini, KfW atas nama Pemerintah Jerman telah mengalokasikan EUR 25 juta (sekitar USD 28,4 juta) untuk membangun kembali fasilitas infrastruktur penting di Sulawesi Tengah dan NTB.
UNDP mengelola prakarsa multi tahun ini, yang berjalan hingga tahun 2022 bekerja sama dengan Bappenas, BNPB, dan Pemerintah Provinsi NTB dan sejalan dengan rencana induk dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.
