Muswil PPP NTB memilih Muzihir jadi Ketua DPW

Mataram (ANTARA) - Musyawarah Wilayah (Muswil) ke VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat memunculkan H Muzihir sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB periode 2021-2026.

Wartiah menjelaskan, aklamasi itu dilakukan karena pada Muswil itu tidak ada calon, sehingga komposisi berlaku musyawarah mufakat.

Wakil Ketua Bidang Strategi Pemenangan Pemilu DPP PPP, Hj Wartiah di Mataram, Kamis menyampaikan, pada Muswil H Muzihir telah dipilih oleh sembilan DPC dari 10 DPC yang ada di NTB.

"Dalam pemandangan umum itu, dari 10 ketua DPC, sembilan diantaranya memilih H Muzihir," ujarnya.

Adapun komposisi empat formatur, dari perwakilan DPW PPP NTB yakni H Muzihir, alasannya disepakati peserta Muswil memilih Muzihir sebagai Ketua DPW. Sedangkan tiga lainnya yakni perwakilan dari Pulau Lombok, H Fahrurrozi, merupakan Ketua DPC PPP Lombok Timur, selanjutnya Amiruddin Embeng Ketua DPC PPP Kabupaten Sumbawa Barat, keterwakilan perempuan Nurhayati Ketua DPC PPP Kabupaten Bima dan satu dari DPP PPP.

"Empat orang ini yang berhak usung komposisi kepengurusan, sedangkan ex officio adalah DPP. Kemarin itu hanya mendukung ketua wilayah saja, belum mengarah kepengurusan dan hampir 100 persen memilih H Muzihir sebagai Ketua DPW," ungkap anggota DPR RI dari Dapil NTB ini.

Wartiah menambahkan, Ketua DPW PPP NTB itu sudah final H Muzihir, kalau pun tidak rapat formatur, tidak mungkin H Muzihir tidak memilih dirinya karena masuk tim formatur.

"Saran untuk jabatan sekretaris, dikembalikan ke tim formatur," ujar Wartiah.

Sementara itu, Ketua DPW PPP NTB terpilih H Muzihir dikonfirmasi untuk jabatan Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, menegaskan akan dibahas dalam waktu dekat bersama tim formatur.

Wakil Ketua DPRD NTB ini pun menyebut nama calon Sekretaris DPW PPP NTB, antara M Akri, kemudian Yas Arman Prayatna dan Sirajuddin.

Yang jelas lanjut H Muzihir, dirinya akan membesarkan PPP dari pengalaman pribadi akan turun ke semua DPC untuk kampanye.

Hal ini dilakukan karena, membesarkan partai, tidak cukup pada hari H alias tidak ada artinya, sebab saat itu semua orang sedang punya kekuatan. Sehingga, kesempatan kampanye mulai dari sekarang dan manfaatkan moment silaturahmi.

"Insya Allah target minimal delapan kursi di DPRD NTB, maksimal 12 kursi. Namun, terhadap calon dewan, ada persyaratan umum dan khusus harus dipenuhi," katanya.