Mataram (ANTARA) - Koalisi Rakyat NTB for Palestina yang terdiri dari Laskar NTB, Pemuda Pancasila, Remaja Masjid Nurul Huda, Laskar Mujahidin, Bajang Insyaf, Penujak Palestina Besemeton, dan Majelis Adat Sasak, Jumat, menggelar aksi solidaritas di depan kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat.
Dalam tuntutannya, mereka mengecam seluruh tindakan Israel beserta sekutunya terhadap Palestina. Massa menuntut agar segera mengeluarkan pernyataan sikap dukungan kepada rakyat Palestina.
Gubernur NTB juga diminta untuk membuat pernyataan sikap dukungan kepada rakyat Palestina dengan konkrit dan jelas. Dengan cara menyurati pemerintah pusat dan meminta agar membentuk tim pengelola bantuan untuk Palestina secara terpadu dari seluruh rakyat NTB.
Dalam hal tersebut, Gubernur NTB harus siap memfasilitasi para mujahid ke Palestina yang tergabung dalam koalisi rakyat NTB For Palestina berjihad ke Palestina.
Usai menyampaikan tuntutannya, akhirnya Pemprov NTB yang diwakilkan Sekda NTB menemui massa aksi dan menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Gubernur NTB.
Dalam kesempatannya, Sekda NTB mengatakan bahwa Pemprov NTB mengutuk dengan tegas seluruh tindakan zionis Israel yang melakukan penyerangan kepada rakyat Palestina hingga menyebabkan banyaknya korban jiwa.
Bahkan ASN seluruh NTB telah diminta untuk secara suka rela melakukan penggalangan dana dan memberikan sedikit rejeki yang dimiliki untuk disumbangkan ke rakyat Palestina.
Usai mendengar penyampaian dari Sekda NTB massa aksi merasa puas dengan pernyataan Pemprov NTB dan meminta tanda tangan atas pernyataan sikap tersebut. Sebagai penutup, massa aksi membaca doa bersama dan membubarkan diri dengan tertib.
Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi SIK yang turun langsung memantau aksi solidaritas untuk Palestina bersama anggotanya dibantu personel Polda NTB dan TNI mengatakan bahwa giat tersebut berjalan dengan kondusif dan massa aksi tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19 dengan baik.
"Alhamdulillah aksi solidaritas untuk Palestina berjalan dengan kondusif, tertib dan tetap menjaga prokes hingga massa aksi membubarkan diri," kata Heri.
