Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kelembagaan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan Indonesia.
“Secara umum, memang kita sedang menghadapi masalah serius tentang perlunya evaluasi menyeluruh tentang kinerja kelembagaan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada yang sering menggunakan, bahkan itu jadi program resmi pemerintah reformasi birokrasi, saya bilang itu terlalu sempit, bukan hanya birokrasi tapi reformasi kelembagaan,” kata Jimly dalam diskusi bertema “Revitalisasi Lembaga MPR” di Jakarta, Senin.
Menurut Jimly reformasi kelembagaan bukan hanya kelembagaan negara, melainkan kelembagaan politik, sosial, dan ekonomi.
“Struktur dan mekanisme bekerjanya lembaga-lembaga bisnis juga harus dievaluasi di abad kini dan abad mendatang. Demikian juga, organisasi sosial, non-government organization berubah, termasuk tentu lembaga bernegara. Semua kelembagaan bernegara kita ini harusnya kita evaluasi,” tutur anggota DPD RI tersebut.
Jimly mengaitkan penjelasannya tersebut dengan tesis kualitas kelembagaan dari Daron Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nation Fail: The Origins of Power, Prosperty, and Poverty.
Dalam tesis tersebut dituliskan bahwa semua teori masa lalu yang mempengaruhi maju-mundurnya peradaban dibantah oleh keduanya. Menurut mereka yang mempengaruhi adalah kualitas kelembagaan.
“Yang benar kalau menurut dia (Daron Acemoglu dan James Robinson) adalah the quality of the instituation (kualitas kelembagaan), sejauh mana kelembagaan sosial, ekonomi, politik itu. Pertama, inklusif (bersifat terbuka dan relatif bebas dimasuki elemen baru). Kedua, tidak ekstraktif (menghisap sumber daya alam). Nah, saya tambah yang ketiga juga berkualitas dan berintegritas,” kata Jimly.
Berita Terkait
Ketua MKMK Jimly: Dunia hakim dunia intelektual
Rabu, 22 November 2023 20:53
Ketua MKMK miliki integritas dan kapasitas
Sabtu, 4 November 2023 14:25
Perkuat hak minoritas untuk seimbangkan keputusan mayoritas
Sabtu, 7 Oktober 2023 6:24
Jimly Asshiddiqie menyarankan pemerintah pangkas hanya satu level eselon
Senin, 21 Oktober 2019 15:41
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18