Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat kinerja belanja APBN kementerian/lembaga yang ada di NTB mencapai Rp9,21 triliun atau sebesar 97,35 persen pada 2021.
"Realisasi belanja APBN pada kementerian/lembaga yang ada di NTB mencapai Rp9,21 triliun dari total pagu anggaran senilai Rp9,46 triliun pada 2021," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi NTB Sudarmanto, di Mataram, Senin.
Ia mengatakan realisasi belanja APBN di NTB pada 2021, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 96,30 persen.
Menurut Sudarmanto, meningkatnya realisasi belanja kementerian/lembaga di NTB, dicapai melalui berbagai langkah strategis yang dilaksanakan oleh jajarannya.
Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan, yakni melakukan penajaman kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) pada satuan kerja (satker) yang dilaksanakan dengan cara fokus pada satker dari 15 kementerian/lembaga dengan pagu terbesar dan berkontribusi pada kinerja secara wilayah.
Selain itu, fokus mengawal kegiatan dan belanja penting dan menjadi prioritas nasional, serta memonitor debottlenecking belanja satker kementerian/lembaga secara kontinyu dan intensif.
"Kami juga fokus menetapkan pencapaian target realisasi belanja triwulan III adalah sebesar 70 persen dan triwulan IV paling kurang sebesar 98 persen," ujarnya.
Sudarmanto menambahkan langkah strategis lain yang juga dilaksanakan adalah melakukan kegiatan one on one meeting pada level tinggi melalui pertemuan antara Kepala Kanwil DJPb dengan pimpinan satker tingkat wilayah, selain melakukan pembahasan secara teknis dengan pengelola keuangan satker secara bulanan.
"Kami juga melakukan optimalisasi strategi komunikasi untuk mendukung akselerasi belanja satker kementerian melalui pelaksanaan presscon dan publikasi kinerja belanja secara bulanan serta melakukan intimacy dengan para kuasa pengguna anggaran," ucapnya pula.
Pada 2021, tingkat penyerapan belanja per kementerian/lembaga lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB dikelompokkan dalam 10 besar berdasarkan peringkat penyerapan tertinggi.
Sudarmanto menyebutkan Kementerian Pemuda dan Olahraga menempati peringkat pertama dengan serapan anggaran mencapai 99,86 persen, disusul Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar 99,84 persen, dan Kepolisian Republik Indonesia sebesar 99,57 persen.
Menurut dia, tingginya tingkat penyerapan tidak menunjukkan tingkat kontribusinya bagi penyerapan nominal belanja di NTB.
Namun demikian, masing-masing kementerian tetap berpacu untuk mencapai tingkat penyerapan tertinggi yang merupakan komitmen dari menteri dan pimpinan lembaga masing-masing agar belanja pemerintah dapat memberikan dampak dalam pemulihan ekonomi nasional.
