Lombok Timur, NTB, 11/9 (ANTARA) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan agar penggunaan elpiji di masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya jangan dipaksakan. "Kalau masyarakat yang tidak ingin menggunakan elpiji, maka jangan dipaksakan yang tentunya akan membuat masalah menjadi lebih besar nantinya," kata Hatta Rajasa, di Selong, Minggu. Meskipun dari pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan konversi dari bahan bakar minyak tanah ke gas elpiji kepada masyarakat, tapi harus dilakukan dengan perlahan-lahan agar program konversi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ia mengatakan, jika masyarakat masih ingin menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dipersilakan dengan tidak melakukan pemaksaan untuk mengalihkan kepada elpiji tersebut. Karena, katanya, tentu butuh waktu dan proses yang sangat panjang agar penggunaan elpiji di masyarakat bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama sehingga program konversi elpiji bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, tanpa terjadi penolakan. Tentunya harus dilakukan sosialisasi yang terus menerus oleh pemerintah kepada masyarakat, apalagi konversi elpiji itu merupakan barang yang baru dan belum banyak yang menggunakan. "Untuk mewujudkan program konversi elpiji itu tentunya tidak seperti semudah apa yang harapkan sesuai dengan program yang ada, akan tetapi membutuhkan waktu untuk merubah perilaku masyarakat dari menggunakan minyak tanah ke elpiji," ujar menteri. Hatta Rajasa mengatakan pemerintah terus menerus melakukan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkesinambungan, terarah dan terpadu. Salah satu contoh konkrit pemerintah melalui program percepatan pembangunan koridor seperti pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok Tengah yang dalam waktu tidak lama lagi akan diresmikan. Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata Mandalika, pertanian dengan waduknya, peternakan, dan kawasan wisata, peningkatan ekonomi menengah melalui kerajinan ekspor masyarakat. "Untuk melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan sinergi pemerintah pusat, gubernur dan Bupati/wali kota yang ada di Indonesia bersama dengan masyarakat menuju arah yang lebih baik lagi," ujar Hatta Rajasa. Ia menambahkan untuk provinsi Nusa Tenggara Barat pembangunan perekonomian terbangun dengan adanya akselerasi dengan cepat, dengan memperhatikan keinginan masyarakat yang ada di NTB. Dengan memberikan dukungan penuh agar menjadi daerah yang tidak tertinggal lagi.(*)