Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan memperketat pengawasan terhadap konten-konten reklame yang berpotensi menimbulkan multi-tafsir, vulgar, serta pornografi dengan merevisi regulasi.
"Saya setuju sekali perwal reklame direvisi dan di dalamnya akan melibatkan dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) sebagai pihak bertanggung jawab terhadap konten reklame sebelum izin dikeluarkan," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi rencana Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) setempat yang akan merevisi perwal reklame.
Wali kota yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Reklame di Dinas Pertamanan Kota Mataram itu mengaku ikut serta dalam penyusunan perwal tersebut dan di dalamnya memang hal-hal seperti konten itu belum diatur.
"Karena itu, saya sangat setuju jika dilakukan revisi untuk dilengkapi dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan terkini sebagai dasar pengawasan," katanya.
Sementara menyinggung tentang iklan rokok yang terkesan mulai marak lagi di Kota Mataram sehingga dinilai tidak sejalan dengan komitmen menciptakan Mataram menuju Kota Layak Anak (KLA), wali kota mengatakan, pada prinsipnya Kota Mataram tetap semangat mewujudkan Mataram menjadi KLA.
Hal itu dapat dilihat dari berbagai program dan perhatian pemerintah kota terhadap upaya memberikan ruang dan fasilitas bermain serta edukasi ramah anak.
"Iklan rokok bukan satu-satunya indikator penilaian. Masih banyak indikator lain yang bisa kita ikhtiarkan," katanya.
Lebih jauh wali kota menilai, iklan rokok yang ada menjadi bagian dari potensi pendapatan daerah yang dianggap sesuatu yang memberikan dampak pendapatan dari pajak reklame.
"Yang penting semangat kita untuk mewujudkan Mataram sebagai KLA tetap kita upayakan," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Lombok Timur komitmen tingkatkan status layak anak di 2024
Senin, 18 Maret 2024 17:08
Menteri PPPA Bintang Puspayoga mendukung Sumbawa Barat jadi KLA
Senin, 27 November 2023 6:07
Singkawang Kalbar meraih penghargaan KLA kategori Pratama
Selasa, 25 Juli 2023 6:01
Lombok Tengah menyiapkan program guna raih kabupaten layak anak paripurna
Minggu, 23 Juli 2023 20:23
Sumbawa Barat meningkatkan kolaborasi untuk pertahankan predikat Kota Layak Anak
Minggu, 23 Juli 2023 11:46
Semarang meraih penghargaan Kota Layak Anak Utama
Minggu, 23 Juli 2023 6:22
Bupati: Input dokumen penilaian KLA di Lombok Tengah rampung
Selasa, 6 Juni 2023 19:06
DPRD Mataram menyarankan masyarakat tidak beri apapun pada anak di jalan
Kamis, 16 Maret 2023 14:39