Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berkomitmen untuk meningkatkan status kabupaten layak anak (KLA) dari pratama menuju madya pada tahun anggaran 2024.
"Pencapaian kabupaten layak anak kita prioritaskan meningkat menjadi madya di 2024," kata Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur HM Juaini Taofik dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Senin.
Ia mengatakan pentingnya peran semua pihak dalam memastikan kesejahteraan anak-anak di Lombok Timur, sehingga kerja sama antara berbagai instansi terkait harus ditingkatkan, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial dan masyarakat sipil.
"Untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak," katanya.
Baca juga: Mensos meninjau lokasi rumah layak anak di Lombok Timur
Ia berharap kepada semua OPD untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dan merumuskan langkah-langkah strategis ke depan guna meningkatkan efektivitas upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Lombok Timur.
"Program peningkatan kesejahteraan anak harus terus ditingkatkan," katanya.
Baca juga: Menteri PPPA Bintang Puspayoga mendukung Sumbawa Barat jadi KLA
Selain itu, pihaknya berharap kepada Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Tim Pencegah Penurunan Stunting (TPPS) di Lombok Timur bekerja secara sinergis dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak serta mencegah penurunan stunting menjadi 14 persen 2024.
"Langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan stunting, seperti pemberian gizi yang baik dan dan pemantauan pertumbuhan anak, menjadi hal prioritas," katanya.
Baca juga: Lombok Tengah menyiapkan program guna raih kabupaten layak anak paripurna
Berdasarkan data Elektronik- Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting di Lombok Timur mencapai 16,18 persen atau setara 19 ribu anak.
"Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Lombok Timur sudah jauh mengalami penurunan dari 59,76 persen di 2021," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) H. Ahmat.*
Baca juga: Lombok Tengah siapkan data jadi kabupaten layak anak
