Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja merupakan salah satu program G to P (Government to People) paling masif dibandingkan negara-negara lain.
Dalam acara Temu Raya Kita Prakerja yang disaksikan secara daring, Jumat, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam pertemuan UNESCO di Marrakesh, setiap perwakilan dari hampir seluruh negara melaporkan upaya mencari jalan keluar untuk menghadapi tantangan dunia ke depan dan Indonesia melalui Kartu Prakerja menjadi negara yang paling siap dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Tantangan terkait transformasi digital, green economy yang membutuhkan tenaga dan adult life long learning. Dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional, Insya Allah dari Indonesia melalui Kartu Prakerja,” ucapnya.
Baca juga: Menko Perekonomian usulkan anggaran 2023 jadi Rp554 miliar
Baca juga: Presiden putuskan kurangi penonton MotoGP Mandalika jadi 60 ribu
Hingga hari ini, tercatat sudah sebanyak 12,8 juta orang yang mengikuti program Kartu Prakerja dan 95 persennya telah menerima insentif . “Ini juga bagian dari SDGs karena program ini dinikmati di 514 kabupaten kota se Indonesia,” tuturnya
Peserta Kartu Prakerja sebanyak 56 persennya tinggal di desa, kemudian 49 persen adalah perempuan dan sekitar 3 persen adalah penyandang disabilitas. Sebanyak 30 persen peserta yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, lalu 90 persen mengaku Kartu Prakerja membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas dan meningkatkan daya saing.
Adapun program Kartu Prakerja juga telah dinilai oleh lembaga eksternal seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional Ipsos, BPS, lalu United Nations Development Programme hingga World Bank dengan TNP2K.
