Pemkot Mataram petakan kualifikasi pegawai non-ASN

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan pemetaan kualifikasi pegawai non-ASN sebagai langkah persiapan terhadap kebijakan Kemenpan RB yang akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023.

"Untuk pemetaan pegawai non-ASN, kami akan kirim format ke semua organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Mataram, untuk diisi oleh pegawai non-ASN di masing-masing OPD," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati di Mataram, Jumat.

Nelly yang ditemui seusai pembagian SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022, mengatakan, pada format yang disiapkan itu, pegawai non-ASN baik itu honorer maupun pegawai tidak tetap (PTT), melengkapi dokumen yang ada dalam format itu dalam bentuk PDF.

"Termasuk SK masing-masing pegawai non-ASN harus dilampirkan. Dengan demikian, kita bisa tahu kualifikasi, pendidikan, tugas pokok dan fungsi mereka apa, serta berapa total jumlah pegawai non-ASN," katanya.

Menurutnya, data tersebut akan memudahkan pemerintah kota menindaklanjuti berbagai kebijakan pemerintah pusat. Sekaligus membantu pemerintah pusat agar dapat membuka formasi PPPK sesuai kebutuhan daerah.

Nelly mengakui, rencana penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023, memberikan dampak terhadap para pegawai non-ASN di Kota Mataram yang jumlahnya ribuan.

"Mereka khawatir dan resah terhadap nasibnya, padahal mereka berharap agar dapat diangkat menjadi PPPK. Apalagi rata-rata mereka sudah bekerja di atas lima tahun," katanya.

Terkait dengan itulah, sambung Nelly, format yang akan dikirim ke masing-masing OPD diminta segera untuk dilengkapi dan diisi dalam waktu dua minggu.

"Kita harapkan, data tersebut bisa menelurkan regulasi yang lebih bijaksana dan humanis terhadap keberadaan pegawai non-ASN," katanya.

Nelly mengatakan, salah satu kebijakan humanis yang bisa diterapkan adalah dengan mencontoh kebijakan pemerintah sebelumnya terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sesuai dengan PP 48.

Tentunya dengan tetap mengikuti tahapan-tahapan seleksi dan tes dengan tingkat kompetensi tentunya di bawah CAT BKN untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Tapi syukur-syukur kalau tanpa tes," katanya sambil tersenyum.