Mataram (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendukung langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merevitalisasi Posyandu di wilayah itu."Dukungan tersebut tidak hanya berupa dana, melainkan juga dalam bentuk bantuan untuk menjadikan Posyandu Keluarga sebuah gerakan nasional," kata Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media, Rendi Witular saat bertemu Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan gerakan ini nantinya tidak hanya didukung oleh dana pemerintah saja, melainkan juga dapat didukung oleh dana corporate social responsibility atau CSR berbagai perusahaan dan lembaga pendukung.
Oleh karena itu sebagai langkah awal Kementerian Kesehatan akan menjadikan Posyandu Keluarga di Desa Senaru, Kabupaten Lombok Utara sebagai proyek percontohan untuk mematangkan konsep.
Baca juga: Kemenkes laksanakan diklat perkuat SDM kesehatan
"Nanti perusahaan, lembaga donatur itu melihat konsep posyandu yang benar. Sehingga mereka masuk ke situ untuk membangun posyandu yang sukses," katanya.
Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalila menyambut baik atensi pemerintah pusat tersebut. Ia menekankan agar konsep program revitalisasi Posyandu yang telah diperjuangkan sejak tahun 2019 semakin dimatangkan sehingga program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ini bisa menjadi sebuah gerakan yang bisa diikuti oleh Posyandu yang ada di seluruh Indonesia.
"Kita harus punya konsep. Hanya dengan gerakan kita bisa sukses. Kalau hanya menyandarkan ke dana APBD dan sebagainya sifatnya sebentar-bentar hilang," katanya.
Baca juga: Menkes tekankan faskes harus wujudkan lansia sehat dan tangguh
Wagub menjelaskan perkembangan Posyandu Keluarga di NTB hingga saat ini sudah mencapai 7. 656 unit per April 2022. Sedangkan pengisian data EPPBGM Tahun 2021 sebesar 99 persen dari kasus kekerdilan atau stunting sebanyak 19,23 persen di 2022 sebesar 93 persen dengan program penanganan kasus stunting sebanyak 22,30 persen.
Program unggulan revitalisasi posyandu adalah salah satu komitmen Pemprov NTB dalam menjadikannya sebagai ujung tombak penanganan beragam persoalan sosial kesehatan di tingkat dusun.*
Berita Terkait
Polisi selidiki pelaku pembuangan orok bayi di Lombok Timur
Jumat, 15 November 2024 6:37
Kemarin, lembaga survei pilgub, kebakaran hutan Rinjani hingga waspadai wisatawan beraktivitas di pantai
Jumat, 15 November 2024 5:30
Poltekpar Lombok mengingatkan pemda hidupkan kembali wisata Senggigi
Jumat, 15 November 2024 4:09
GreatNusa Summit 2024: tingkatkan kualitas SDM pariwisata NTB
Kamis, 14 November 2024 22:11
Antara NTB ajak mahasiswa tingkatkan literasi digital
Kamis, 14 November 2024 21:27
Berikut tiga lembaga survei terdaftar hitung cepat Pilgub NTB
Kamis, 14 November 2024 19:27
Kejati NTB periksa secara maraton saksi kasus korupsi NCC di Mataram
Kamis, 14 November 2024 18:03
Satpol PP razia rokok ilegal di Gili Trawangan Lombok Utara
Kamis, 14 November 2024 17:52