Kesetaraan laki dan perempuan kunci kesejahteraan bangsa

id Lenny N Rosalin,pemberdayaan perempuan,wirausaha perempuan,UMKM,KemenPPPA

Kesetaraan laki dan perempuan kunci kesejahteraan bangsa

Webinar nasional bertajuk "Optimalisasi Potensi Perempuan dalam Kewirausahaan Berperspektif Gender", di Jakarta, Selasa (29/11/2022). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N. Rosalin mengatakan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki adalah kunci kesejahteraan bangsa.

"Partisipasi yang setara dan penuh dari perempuan dan laki-laki menjadi kunci kesejahteraan dan keberhasilan suatu bangsa," kata Lenny N. Rosalin dalam webinar nasional bertajuk "Optimalisasi Potensi Perempuan dalam Kewirausahaan Berperspektif Gender" di Jakarta, Selasa.

Lenny N. Rosalin mengatakan berdasarkan analisis McKinsey Global Institute, Indonesia diprediksi dapat meningkatkan produk domestik bruto sebesar 135 miliar dolar AS per tahun di tahun 2025, jika partisipasi ekonomi perempuan bisa ditingkatkan.

Untuk itu, menurut dia, upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi perlu diperkuat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, terdapat total 65,5 juta unit usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 99,99 persen-nya merupakan UMKM. "Di mana sekitar lebih dari separuh dari pelaku UMKM tersebut adalah perempuan," kata Lenny.

UMKM di Indonesia tercatat menyumbang sekitar 61 persen dari total produk domestik bruto, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan berkontribusi 60 persen dari total investasi. "Kalau kita melakukan ini (pemberdayaan perempuan bidang ekonomi) secara simultan dan dilakukan bersama-sama, itu saya rasa (tahun) 2025 kita akan bisa meningkatkan PDB kita sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama," kata Lenny.

Baca juga: Kemen-PPPA dampingi remaja korban kekerasan seksual
Baca juga: Kemen PPPA katakan sekolah tak boleh paksa peserta didik gunakan jilbab


Pihaknya menambahkan perempuan yang berdaya secara ekonomi diyakini mampu menjadi solusi dari isu-isu perempuan dan anak. "Kalau ekonominya maju, anak-anaknya bisa disekolahkan lebih tinggi, bisa diberikan gizi yang lebih baik, sehingga stunting bisa ditekan. Wajib belajar bisa ditingkatkan sampai dengan 12 tahun, akhirnya kualitas SDM juga bisa menjadi meningkat," katanya.