Kemendikbudristek sebut 2,9 juta siswa ikut revitalisasi bahasa daerah

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat sebanyak 2,9 juta siswa SD dan SMP terlibat dalam pembelajaran revitalisasi bahasa daerah pada 2022. “Anaknya sendiri (siswa) ada 2,9 juta padahal target kita hanya 1,4 juta orang siswa,” kata Kepala Badan Bahasa E. Aminudin Aziz dalam Taklimat Media di Hotel Sultan Jakarta, Senin

Aminudin merinci, program revitalisasi tahun lalu menyasar 39 bahasa daerah di 157 kabupaten/kota di 13 provinsi yakni bertambah 34 bahasa daerah dari tahun sebelumnya yakni lima bahasa daerah.

Lima bahasa daerah tahun 2021 tetap dimasukkan ke dalam program revitalisasi tahun 2022 agar pemerintah dapat memastikan keberlanjutan dan vitalitas bahasa daerah tersebut. Sementara itu, revitalisasi 39 bahasa daerah pada 2022 melibatkan sebanyak 2.016 pengawas yang ternyata meningkat dari perkiraan pemerintah sebanyak 1.300 pengawas.

Selain itu, sebanyak 104.112 kepala sekolah dan guru serta 33.764 penggiat bahasa daerah juga terlibat dalam program revitalisasi 2022 tersebut. Sementara pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) melibatkan 6.167 siswa SD dan SMP dikunjungi oleh 15.405 dengan dikunjungi oleh 15.405 orang meliputi dinas pendidikan, guru pendamping dan keluarga siswa.

Aminudin menuturkan semangat masyarakat terkait pelaksanaan program revitalisasi daerah sangat tinggi bahkan mendapat dukungan dari pemerintah daerah hingga DPR RI. Ia bercerita, awalnya revitalisasi dilakukan terhadap bahasa daerah di 12 provinsi namun ketika sedang rapat bersama Komisi X DPR RI banyak anggota yang ingin bahasa daerah mereka turut direvitalisasi.

Baca juga: 1.000 kosakata bahasa daerah NTB bakal masuk KBBI
Baca juga: Kemendikbudristek revitalisasi tiga bahasa daerah NTB

Aminudin sempat mengatakan kepada para anggota Komisi X DPR RI bahwa pemerintah belum bisa menambah bahasa daerah untuk direvitalisasi pada 2022 karena keterbatasan anggaran. Namun ternyata para anggota Komisi X DPR bersama pemerintah daerah memberikan dukungan pembiayaan sehingga bahasa daerah mereka masuk dalam daftar program revitalisasi. “Tingkat partisipasinya luar biasa dan mencengangkan,” tegasnya.