Kemlu gelar pelatihan identifikasi korban "trafficking" di NTB

Mataram (Antara Mataram) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menggelar pelatihan dasar identifikasi korban "trafficking" atau perdagangan manusia, bagi pejabat konsuler dan staf, yang diselenggarakan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 12-16 Mei 2014.

"Pelatihan ini dimaksudkan agar para pejabat dan staf perwakilan RI di berbagai negara dapat memiliki pemahaman isu terkini dan tren kejahatan `trafficking` serta aspek-aspek terkait," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu Tatang Budie Utama Razak, pada "media gathering" di Mataram, Minggu.

"Media gathering" itu digelar sehari sebelum pelaksanaan "Basic Training on Victim Identification for Consular Officers and Staffs".

Pelatihan tersebut akan dikuti oleh yang diikuti sedikitnya 52 peserta dari 27 kantor perwakilan RI di luar negeri, yang juga akan dihadiri observer dari kementerian/lembaga terkait dari pusat maupun daerah.

Tatang mengatakan, pelatihan itu akan dibuka oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, dan dihadiri Sekretaris Jenderal Kemlu Yohanes Kristiarto Soerya Legowo.

Juga akan dihadirkan trainer dari UNODC, IOM, dan ILO, dan Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Mudjiati, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kemlu, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab (UEA) Salman Al Farizi, Deputy Chief of Mission KBRI Kuala Lumpur Hermono.

"Diharapkan setelah pelatihan ini, pejabat konsuler dan staf perwakilan RI di luar negeri dapat menciptakan stategi dan pendekatan efektif terhadap kasus `trafficking` yang terjadi di luar negeri," ujarnya.

Menurut Tatang, NTB dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan idnetifikasi korban "trafficking" itu karena NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri.

Bahkan, masalah TKI/TKW di luar negeri juga banyak melibatkan warga asal NTB, sehingga berbagai pihak di NTB perlu menegtahui permasalahan `trafficking` dan strategi penanganananya.

"Itu sebabnya, pelatihan ini digelar di sini (NTB), meskipun pesertanya dari perwakilan RI di 27 negara, termasuk Uni Emirat Arab dan sejumlah negara di Timur Tengah," ujarnya.

Tatang mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan global 2012 dari Kantor Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), para periode 2008-2010 tercatat sebanyak 1.647 orang Indonesia yang diberi bantuan oleh Lembaga Migrasi Internasional (IOM).

Sementara itu, berdasarkan database e-perlindungan Kemlu, tercatat sebanyak 109 kasus "trafficking" pada kuartal I 2014, dengan peningkatan mencapai 73 persen jika dibandingkan dengan data kuartal I 2013.

"Dari data itu, tersimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan menunjukan tren peningkatan yang mengkhawatirkan sehingga Kemlu berpandangan bahwa semua pihak wajib memiliki komitmen serta mengambil peran aktif dalam upaya pemberantasannya," ujarnya.

Karena itu, Kemlu secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan baik pada tingkat internasional, nasional, regional, maupun daerah. (*)