New York (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (9/3/2023) mengusulkan penguatan tanggapan internasional terhadap guncangan global yang kompleks melalui platform darurat.
Tanggapan global terhadap guncangan semacam itu seringkali bersifat ad hoc, terfragmentasi, dan diimprovisasi. Diperlukan mekanisme untuk mengatasi ancaman multidimensi dengan respons multidimensi, katanya dalam presentasi ringkasan kebijakan untuk KTT Masa Depan yang dijadwalkan pada 2024.
“Keterkaitan global kita berarti bahwa guncangan yang terjadi di satu negara atau sektor dapat dengan cepat memiliki konsekuensi yang mengalir di tempat lain, seringkali dengan cara yang tidak terduga. Guncangan tersebut datang kepada kita dengan kekuatan dan frekuensi yang lebih besar, dengan implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Guncangan tersebut dapat memiliki dampak yang tidak proporsional di beberapa area. Baik pandemi COVID-19 maupun krisis biaya hidup global menghantam yang paling miskin dan paling rentan, membuat kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan Agenda 2030 semakin jauh dari jalur, tambahnya.
Demi pendekatan yang lebih formal, dapat diprediksi, dan terstruktur, Platform Darurat akan memanfaatkan kekuatan dan kapasitas PBB dengan cara yang tepat waktu dan dapat diprediksi. Itu akan mengidentifikasi dan menyatukan aktor pada tingkat yang sesuai untuk merespons. Itu akan fleksibel dan gesit, menanggapi berbagai jenis guncangan. Yang terpenting, ini akan mendorong respons global berdasarkan solidaritas dan kesetaraan, dan prinsip utama untuk tidak meninggalkan siapa pun. Semua orang dan negara yang dilanda guncangan harus memiliki akses ke dukungan yang mereka butuhkan, kata Guterres.
Akuntabilitas akan dibangun ke dalam platform darurat, untuk meminta semua pihak pada komitmen konkret mereka, katanya. Sementara keputusan akan terus berada di tangan negara-negara anggota, Platform darurat juga akan mencakup sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra non-negara lainnya dengan kemampuan untuk berkontribusi dalam respons global.
Baca juga: Guterres sebut perusahaan minyak besar lakukan kebohongan terkait iklim
Baca juga: Sekjen PBB Guterres apresiasi keketuaan G20 Indonesia
Baca juga: Sekjen PBB Guterres apresiasi keketuaan G20 Indonesia
Tetapi dia mengklarifikasi bahwa platform darurat tidak akan menjadi entitas atau badan yang berdiri. Sebaliknya, itu akan terdiri dari seperangkat protokol seputar mengumpulkan aktor-aktor kunci jika terjadi guncangan global yang kompleks, dan mengoperasionalkan respons terkoordinasi mereka.
Platform darurat tidak akan menggantikan atau menduplikasi pekerjaan badan antar pemerintah, termasuk Dewan Keamanan. Juga tidak akan mengganggu mandat badan khusus atau mekanisme yang ada. Ini akan menjadi alat bagi sistem multilateral untuk mendukung keputusan antar pemerintah dan melengkapi mekanisme yang ada, katanya.
PBB adalah satu-satunya organisasi yang dapat menyatukan semua pemangku kepentingan jika terjadi guncangan global yang kompleks, dan membuat mereka bekerja sama untuk hasil terbaik. Sudah waktunya untuk mengambil keputusan yang memungkinkan untuk melakukannya, kata Sekjen PBB.
Berita Terkait
Presiden RI Prabowo dan Sekjen PBB bahas sejumlah isu strategis
Senin, 18 November 2024 6:18
Retno Marsudi jadi utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air
Jumat, 1 November 2024 19:41
Sekjen PBB Antonio sampaikan solidaritas untuk Indonesia menyusul serangan ke UNIFIL
Sabtu, 12 Oktober 2024 4:34
Sekjen PBB Guterres resmi dilarang rezim Zionis
Kamis, 3 Oktober 2024 8:12
Sekjen PBB Antonio mendesak pemimpin dunia beri dukungan penuh untuk UNRWA
Jumat, 27 September 2024 7:18
Sekjen PBB desak G20 mereformasi lembaga global
Kamis, 26 September 2024 5:57
Negara di Pasifik akan naiknya permukaan air laut
Rabu, 28 Agustus 2024 5:22
Sekjen PBB Antoni khawatir atas situasi di Sudan
Senin, 12 Agustus 2024 16:33