RSUD Praya Lombok Tengah lulus akreditasi paripurna

Praya, NTB (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat lulus akreditasi paripurna setelah melalui berbagai proses penilaian dari Kementerian Kesehatan.

"Alhamdulillah RSUD Praya telah lulus akreditasi paripurna," kata Direktur RSUD Praya, dr Mamang Bagiansah di Praya, Sabtu.

Ia mengatakan, sejak Oktober 2022 proses menuju akreditasi paripurna telah dilakukan persiapan dan saat ini RSUD Praya telah mendapatkan akreditasi paripurna.

Kenapa akreditasi paripurna, karena menjadi syarat Kemenkes untuk rumah sakit adalah bisnis utama peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

"Sehingga setiap empat kali setahun melakukan akreditasi dan regulasi syarat kerjasama dengan BPJS," katanya.

Ia mengatakan, proses penilaian ini cukup panjang sekitar 784 elemen penilaian seperti pelayanan tenaga kesehatan, pengelolaan parkir dan pelayanan lainnya.

Meskipun sudah paripurna, masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah RSUD Praya yang harus terus ditingkatkan. Sehingga pihaknya berharap kepada semua pihak untuk sama-sama meningkatkan pelayanan dan jika ada keluhan supaya disampaikan langsung, tidak melalui media sosial.

"Paripurna ini menjadi pondasi awal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, HL Pathul Bahri berharap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya lulus akreditasi paripurna dan pelayanan wajib lebih baik lagi dari sebelumnya.

"Jangan sampai ada keluhan pasien soal pelayanan RSUD Praya ke depan," katanya saat menghadiri acara penilaian akreditasi di RSUD Praya.

Ia mengatakan, dengan lulus akreditasi paripurna nanti maka diharapkan pelayanan rumah sakit akan lebih baik lagi.

"Kita berharap lulus akreditasi, terimakasih atas kerjasama semua pihak terutama petugas kesehatan, tanpa kebersamaan maka tidak mungkin bisa terwujud," katanya.

Kegiatan akreditasi ini dimaksudkan untuk pelayanan yang paripurna bagi masyarakat, karena itu peningkatan sumber daya manusia atau petugas kesehatan harus terus dilakukan. Dia tidak ingin mendengar lagi ada keluhan keluhan masyarakat soal pelayanan kesehatan di rumah sakit.

"Kalau sudah dapat akreditasi paripurna maka itu artinya pelayanan harus prima, jangan lagi didengar keluhan masyarakat soal buruknya pelayanan di rumah sakit," demikian HL Pathul Bahri.