Dispar Mataram segera membangun ruang kreatif di Pasar Seni Sayang-Sayang

Mataram (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera membangun ruang kreatif di Pasar Seni Sayang-Sayang untuk mendukung dan meningkatkan daya saing industri kreatif di kota itu.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Rabu, mengatakan, rencana pembangunan ruang kreatif tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Insya Allah, dari hasil 'zoom meeting' dengan Bappenas kita akan dapat bantuan untuk pembangunan ruang kreatif di Pasar Seni Sayang-Sayang tahun 2024. Terkait besarannya, kita belum tahu pasti," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, berdasarkan desain pembangunan ruang kreatif itu, Dispar telah mengusulkan kebutuhan anggaran sekitar Rp10 miliar.

"Harapan kita, bantuan anggaran yang diberikan sesuai dengan yang kita usulkan," katanya.

Menurutnya, dalam konsep yang disiapkan pembangunan ruang kreatif akan dibuatkan sebuah ruang pertemuan, gedung opera untuk pementasan seni, budaya, dan musik, serta ruang khusus untuk display atau penataan produk hasil pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Dengan demikian, ruang kreatif di Pasar Seni Sayang-Sayang tersebut bisa menjadi pusat pameran hasil produksi pelaku UMKM di Kota Mataram baik berupa kuliner, garmen, maupun kriya.

Di sisi lain, keberadaan Pasar Seni Sayang-Sayang yang selama ini terkesan kurang tertata bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Baik sebagai fungsi pusat oleh-oleh maupun untuk berbagai kegiatan pementasan seni dan budaya di kawasan tersebut.

"Jadi ruang kreatif di Pasar Seni Sayang-Sayang, sekaligus jadi tujuan wisata sebagai pusat belanja oleh-oleh khas daerah ini," katanya.

Sementara terkait rencana pemindahan Kantor Dispar Kota Mataram ke Pasar Seni Sayang-Sayang, Denny mengatakan, untuk hal itu akan dilihat sesuai perkembangan.

"Jika kami tidak mendapatkan kantor yang layak, bisa jadi kita akan pindah. Pasalnya, kantor yang kami tempat saat ini merupakan aset Pemerintah Provinsi NTB, dan belum sesuai dengan standar sebuah kantor pariwisata," katanya.