Pada 16 Juli 2017, proyek gedung dengan daya tampung 3.000 orang ini telah diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Namun, setelah adanya serah terima, gedung tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan sehingga berstatus mangkrak. Bahkan, kini gedung tersebut mengalami rusak parah akibat gempa yang terjadi pada tahun 2018.
Perihal proyek ini, pada tahun 2015 Polda NTB tercatat pernah melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Dalam proses penyelidikan, Polda NTB sempat menggandeng tenaga ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan melakukan cek fisik bangunan.
Namun, penyelidikan kasus dihentikan pada akhir tahun 2016. Polda NTB tidak melanjutkan proses penyelidikan dengan merujuk pada hasil analisa ahli.
Berita Terkait
Kasus Pj Wali Kota Pekanbaru, KPK temukan uang Rp1 miliar saat OTT
Selasa, 3 Desember 2024 14:10
PJ Walikota Pekanbaru diduga sering lakukan pungutan kepada OPD
Selasa, 3 Desember 2024 14:02
KPK bawa Pj Wali Kota Pekanbaru ke Jakarta
Selasa, 3 Desember 2024 13:58
OTT KPK dimulai dengan penyelidikan terlebih dahulu bukan tiba-tiba
Selasa, 3 Desember 2024 12:50
KPK OTT Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa
Selasa, 3 Desember 2024 12:12
Pj Wali Kota Pekanbaru diganti karena OTT KPK
Selasa, 3 Desember 2024 12:08
OTT KPK Pj Walikota Pekanbaru, ruang kerja disegel
Selasa, 3 Desember 2024 12:05
KPK tetapkan satu tersangka korupsi pengolahan karet
Senin, 2 Desember 2024 20:36