Dispar: Toilet tempat wisata di Mataram dikelola pihak ketiga

id Toilet di Mataram,Toilet tempat wisata di Mataram,Toilet,Wisata Mataram,Kadispar mataram

Dispar: Toilet tempat wisata di Mataram dikelola pihak ketiga

Pengunjung melintas di depan toilet di Taman Loang Baloq Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sudah tidak reperesentatif karena pintu rusak, kotor, dan aroma tak sedap. (ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merencanakan pengelolaan toilet di sejumlah objek wisata di kota itu akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar lebih optimal dan bersih.

"Jika kita melihat prilaku masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum salah satunya toilet, lebih baik kita kerja samakan dengan pihak ketiga," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi kondisi fasilitas toilet di Taman Loang Baloq yang tidak representatif karena kotor dan aroma tidak sedap. Padahal, Taman Loang Baloq ini merupakan salah satu objek wisata di Kota Mataram dan tahun 2022 telah berhasil meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

Denny begitu Kadispar Kota Mataram ini akrab disapa, tidak menampik kondisi toilet di Taman Loang Baloq tersebut. Padahal, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat tetap melakukan pengawasan dan pemeliharaan.

Hanya saja, kesadaran masyarakat sangat kurang terutama dalam hal kebersihan, bahkan setelah mandi di pantai masyarakat sembarangan masuk, kemudian meninggalkan sampah seperti  pembalut, bahkan kotoran bekas buang air besar (BAB) tidak disiram.

"Padahal tempat sampah dan fasilitas air bersih tersedia. Tapi itu memang kesadaran masyarakat kita masih kurang, apalagi yang datang tidak hanya warga kota melainkan juga luar Mataram," katanya.

Terkait dengan itu, lanjutnya, salah satu solusi yang dinilai efektif adalah dengan melakukan kerja sama pihak ketiga untuk pengelolaannya toilet. Tidak hanya di Loang Baloq, melainkan juga di objek wisata lainnya seperti Pantai Ampenan.

"Dengan demikian, petugas bisa tetap siaga di lokasi dan menjaga kebersihan toilet. Jadi kita harus bayar mahal untuk pengawasan toilet demi kenyamanan pengunjung," katanya.

Untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan toilet di objek wisata, lanjutnya, pihaknya masih menunggu aturan pengelolaan, pajak, serta retribusi yang saat ini masih diusulkan Badan Keuangan Daerah (BKD).

"Jika semuanya sudah final, lelang kerja sama pengelolaan toilet bisa kita buka. Harapannya, hal itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan fasilitas umum," katanya.