Jakarta (ANTARA) - Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan sejumlah kasus kekerasan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan maupun ke lembaga pengada layanan, mayoritas adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Hampir 20 tahun sejak Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan, mayoritas kasus yang disampaikan adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga," kata Andy Yentriyani dalam acara "Diskusi dan Peluncuran Buku Jelang 2 Dekade UU PKDRT", di Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan, selama tahun 2022, porsi kasus kekerasan di ranah privat itu mencapai hampir 61 persen, yang 90 persennya adalah kekerasan di dalam rumah tangga.. "Selebihnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang yang sebetulnya mungkin pernah menjadi bagian dari rumah tangga itu, misalnya mantan suami, dan lain-lain," kata Andy Yentriyani.
Menurut dia, disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada 2004 merupakan salah satu momentum sangat penting dalam reformasi di Indonesia. Andy Yentriyani mengatakan Komnas Perempuan pun selalu memantau implementasi dari UU PKDRT hingga saat ini.
Baca juga: Komnas dorong industri film bebas dari kekerasan
Baca juga: Hari Perawat Nasional, Komnas Perempuan: perlunya perlindungan perawat dari diskriminasi
"Kehadiran UU PKDRT menjadi sangat penting dan karenanya selalu menjadi bagian yang kami monitor dari tahun ke tahun. Dalam upaya memonitor itu, kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari pengada layanan selalu berusaha mengkompilasinya dalam bentuk Catatan Tahunan," kata Andy.
Berita Terkait
Komnas mengajak semua pihak kerja sama hapus kekerasan perempuan
Kamis, 17 Oktober 2024 6:31
Penyediaan kontrasepsi bagi remaja cegah pemaksaan perkawinan
Jumat, 16 Agustus 2024 5:29
Konflik berkepanjangan buat warga Palestina tangguh
Rabu, 6 Desember 2023 19:51
Komnas Perempuan mengajak perempuan berjuang dan optimistis
Kamis, 22 Desember 2022 16:04
Komnas Perempuan mendorong UU TPKS masukkan pidana penyiksaan seksual
Kamis, 1 Desember 2022 4:50
KemenPPPA inisiasi revisi UU PKDRT
Sabtu, 16 November 2024 6:26
UU PKDRT kerap hadapi kendala dalam penegakan hukum
Rabu, 6 September 2023 4:15
Butuh kerja sama multi-sektor hapus KDRT
Selasa, 5 September 2023 4:56