DPRD sorot gonta ganti pejabat oleh Pemprov NTB
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi. (ANTARA/Nur Imansyah).
Menurut dia, aturan ini mendorong keterlibatan BKN dan Komisi ASN dalam pengangkatan dan mutasi di jajaran pemerintah daerah.
"Secara etik pola pencopotan dadakan merupakan gagal mendidik untuk mendorong ASN yang profesional dan akuntabel," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berpandangan pencopotan yang sangat singkat tersebut juga menunjukkan nuansa suka dan tidak suka karena tidak ada secara langsung disiapkan pengganti definitif.
Selain itu menurut dia kebijakan pemerintah yang selalu melakukan pengangkatan tenaga honorer di setiap SKPD secara terus menerus adalah sebuah kebijakan yang kurang bagus karena mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTB saat ini belum stabil.
"Maka kebijakan ini pasti akan mengganggu anggaran belanja daerah akan akan diperuntukkan untuk membayar gaji tenaga honorer tersebut. Kecuali tenaga honorer yang di angkat adalah tenaga teknis atau tenaga benar benar dibutuhkan di satu kerja tersebut," katanya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan bahwa mutasi pejabat sudah sesuai dengan mekanisme aturan yang ada dan kebutuhan organisasi, sehingga tidak sesuatu yang dilanggar.
"Plus minus mutasi pasti ada. Pernah sekali mutasi sampai ratusan demikian sakral-nya sehingga saling intip siapa yang paling kokoh. Tapi mutasi bentuk evaluasi kebutuhan organisasi, ibarat sepak bola ada yang kurang maksimal ya diganti," katanya.
Sebelumnya Gubernur NTB Zulkieflimansyah melakukan mutasi sejumlah pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Senin (3/7).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir mengatakan mutasi ini tergantung kebutuhan dan hal yang lumrah dalam sebuah organisasi di birokrasi.
"Ini hal yang lumrah apalagi mengisi kekosongan kebutuhan organisasi," katanya.
