Mataram (ANTARA) - DPRD Nusa Tenggara Barat menyoroti gonta ganti pejabat di lingkungan pemerintah provinsi yang dilakukan oleh Gubernur Zulkieflimansyah bersama wakilnya Sitti Rohmi Djalilah.
Sorotan ini disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, R Rahadian Soedjono saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat terhadap laporan Gubernur NTB atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam sidang paripurna DPRD NTB di Mataram, Rabu.
"Kebijakan gubernur melakukan mutasi yang terlalu sering dalam waktu yang singkat, sangat kontra produktif bagi kinerja SKPD," ujarnya.
Baca juga: Mutasi pejabat eselon II hingga IV Pemprov NTB, berikut nama-namanya!
Selain itu ada beberapa pejabat yang rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan posisi kepala dinas.
Sementara kapasitas pejabat yang baru ditunjuk belum tentu didukung oleh penguasaan isu yang ada.
Dampaknya kinerja SKPD jadi tidak produktif, gonta ganti pejabat tanpa ada pertimbangan yang matang apalagi dilakukan dengan pola rangkap jabatan tidak akan membuat menajerial di internal SKPD lebih baik.
"Kami ragu pimpinan yang baru dan pimpinan yang rangkap jabatan bisa mengawal program kerja. Sementara di saat yang sama harus menjaga keseimbangan di antara dua institusi berbeda," terangnya.
Sehingga pada akhirnya rangkap jabatan itu tidak hanya mengganggu kinerja lembaga tetapi juga bakal mempengaruhi organisasi itu sendiri.
Menurut Fraksi Demokrat, kata Rahadian, pergantian pimpinan di beberapa SKPD yang dilakukan secara singkat dalam waktu yang pendek oleh gubernur mencerminkan pengelolaan manajemen pemerintahan yang amburadul.
"Pergantian itu juga melanggar etik dan regulasi, dalam hal ini UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN)," ujarnya
Berita Terkait
DPRD ingatkan Gubernur NTB tak se-enaknya ganti pejabat
Rabu, 9 Januari 2019 13:45
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21