Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar seminar dalam rangka menyusun dokumen rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami di daerah setempat.
"Seminar ini dalam rangka penyusunan dokumen kontingensi gempa bumi dan tsunami," kata Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, HM Nursiah saat membuka acara tersebut di kantor bupati setempat, di Praya, Selasa.
Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi. Selain itu sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penanganan gempa bumi dan tsunami di Lombok Tengah khususnya.
"Ini sebagai panduan arah kebijakan untuk menanggulangi bencana gempa bumi dan tsunami. Termasuk ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan," katanya.
Kabupaten Lombok Tengah merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi dan tsunami.
Dari lokasi tersebut dapat diketahui Kabupaten Lombok Tengah berada di tengah-tengah Pulau Lombok.
"Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Lombok yang termasuk ke dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara, Kondisi itu mengakibatkan secara umum rentan terhadap bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik khusus di bagian selatan juga rentan terhadap bencana tsunami," katanya.
Sementara itu, Kepada BPBD Lombok Tengah, Ridwan Maruf mengatakan, berdasarkan sejarah pembentukan geologi Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasiran dan endapan lahar dengan materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga bongkah.
Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh jenis komplek mediteran coklat dan Litosol yang pada kondisi tertentu labil dan berpotensi mengalami pergerakan tanah.
"Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun suatu rencana penanggulangan yang bisa digunakan dan dipahami sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan," katanya.
