Mataram (ANTARA) - Ombudsman Nusa Tenggara Barat meminta kenaikan tarif parkir sebesar Rp5.000 yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram diikuti dengan perbaikan tata kelola parkir.
"Kenaikan tarif parkir harus diikuti dengan perbaikan tata kelola parkir, jika tidak maka akan tetap menjadi permasalahan jika tata kelola parkir tidak di benahi," kata
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTB, Arya Wiguna di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan jika tidak ada perbaikan tata kelola parkir maka masalah-masalah klasik tetap akan terjadi mulai kebocoran PAD pada sektor parkir, keluhan masyarakat terhadap oknum-oknum petugas parkir dan keberadaan juru parkir ilegal.
"Pungutan parkir ada dua jenis, yakni pajak parkir dan retribusi parkir. Untuk pajak parkir itu biasa kewenangan Dispenda/Bapenda di Kota Mataram namanya BKD, dipungut kepada pihak ke tiga yang punya ijin menyelenggarakan parkir seperti di LEM, RSUD dan lain-lain," terangnya menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif parkir oleh Pemkot Mataram.
Untuk retribusi kewenangan dari Dinas Perhubungan seperti parkir tepi jalan umum atau tempat parkir, tertentu-nya yang lokasi parkir ditentukan Kepala Daerah biasanya melalui SK.
"Dan Dinas Perhubungan menunjuk petugas/juru parkir yang menarik retribusi parkir," katanya.
Diketahui Pemkot Mataram menaikkan retribusi dan pajak parkir melalui pengesahan dua Peraturan Daerah (Perda) pada Senin (4/9). Kenaikan tarif parkir ini berlaku pada 2024.
Untuk rinciannya kendaraan roda dua naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sementara roda empat dari Rp2.000 naik menjadi Rp5.000.
Baca juga: Bandara Lombok terapkan tarif parkir flat di MotoGP Mandalika
Baca juga: Tarif parkir di Bandara Lombok naik mulai awal 2022
Banyak masyarakat yang mengeluhkan kenaikan tarif parkir tanpa dibarengi dengan tata kelola yang jelas. Misalnya, banyak juru parkir di Kota Mataram yang tidak memberikan karcis pada masyarakat. Ada juga juru parkir yang tidak menggunakan atribut seperti seragam yang jelas. Begitu juga dengan masih banyaknya parkir liar di Mataram.
Berita Terkait
Ombudsman NTB: Kenaikan tarif parkir diikuti perbaikan tata kelola
Jumat, 8 September 2023 19:14
Ombudsman sidak aktivitas pelayanan di Pengadilan Negeri Mataram
Senin, 7 Oktober 2024 16:14
Ombudsman atensi kasus pasien meninggal di RSUD Lombok Timur
Minggu, 28 Juli 2024 15:42
Ombudsman NTB temukan penyimpangan rekruetmen P3K di Pemkab Bima
Kamis, 28 Maret 2024 16:11
Kepatuhan pelayanan publik di Sumbawa Barat masuk kategori B
Jumat, 19 Januari 2024 20:55
Pemkot Bima raih predikat pelayanan publik kualitas tinggi dari Ombudsman RI
Rabu, 17 Januari 2024 17:48
Ombudsman menilai kepatuhan pelayanan Kabupaten Bima masuk zona hijau
Rabu, 17 Januari 2024 16:50
Ombudsman NTB menyesalkan sikap sekolah larang siswa ikuti ujian semester
Selasa, 28 November 2023 5:42