Pemkot Habiskan Rp170 Juta Penanganan Konflik Antarkampung

Mataram (Antara NTB)- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram Rudy Suryawan menyebutkan, hingga hari ini pemerintah kota telah menghabiskan anggaran sebesar Rp170 juta untuk penanganan konflik sosial antarkampung di kota itu.

"Konflik sosial antarkampung yang terjadi hampir dua bulan antara Lingkungan Monjok Culik dan Karang Taliwang, telah menelan dana sebesar Rp170 juta," katanya kepada sejumlah jurnalis di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Dikatakannya, anggaran tersebut digunakan untuk pendistribusian logistik berupa makanan kepada aparat TNI/Polri yang siaga 24 jam pada posko yang ada.

"Dalam sehari kita mengirim makanan sebanyak tiga kali, yakni untuk sarapan, makan siang dan makan malam yang disesuaikan dengan jumlah personel yang ada. Jumlah minimal 65 orang," sebutnya.

Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk membantu biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban konflik.

Rudy mengatakan, anggaran penanganan konflik sosial itu bersumber dari dana tak terduga Pemerintah Kota Mataram yang total nilainya miliaran, dan tidak teralokasi khusus di Bakesbangpol.

Akan tetapi, lanjutnya, dalam prosesnya untuk mendapatkan anggaran itu, Bakesbangpol mengajukan permohonan dukungan dana penanganan konflik sosial melalui kepala daerah.

"Setelah disetujui, barulah anggaran itu bisa kita dicairkan dan digunakan sesuai peruntukannya," kata dia.

Ia mengatakan, dalam pengajuan anggaran dilakukan untuk kebutuhan per dua minggu, dengan harapan dalam waktu dua minggu konflik yang terjadi pada dua kampung tersebut bisa selesai.

"Tetapi pada kenyataanya, hingga hari ini konflik tersebut belum bisa berakhir, sebaliknya Rabu (27/1) sekitar pukul 04.00 WITA, dua kampung kembali memanas," katanya.

Karena itu, tambahnya, saat ini sekitar 300 aparat TNI/Polri bersiaga di lokasi tersebut untuk antisipasi adanya serangan lanjutan.

"Semoga, jajaran kepolisian segera menemukan provokator konflik antarkampung agar kedua kampung bisa berdamai secara permanen, serta anggaran penanganan konflik juga bisa dihentikan," katanya. (*)