Mataram (Antara NTB)- Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, anggaran pembangunan kampung nelayan direncanakan akan diusulkan melalui APBD 2017 termasuk untuk pembebasan lahan.
"Pembangunan kampung nelayan itu diasumsikan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.
Menurutnya, anggaran Rp10 miliar itu dengan asumsi satu unit rumah dengan kriteria rumah sederhana sehat yang memiliki fasilitas kamar tidur, dapur dan mandi, cuci, kakus (MCK) membutuhkan anggaran Rp40 juta.
Selain itu untuk fasilitas umum, seperti jalan dan mushala sehingga kebutuhan lahan diperkirakan sekitar 1-2 hektare.
Untuk mendapatkan lahan, pemerintah kota saat ini sedang melakukan negosiasi dengan beberapa warga yang memiliki lahan di kawasan tersebut yang akan dijadikan sebagai kampung nelayan.
"Rumah di kampung nelayan ini diperuntukan bagi nelayan yang memiliki rumah tidak layak huni dan berada di sempadan pantai," katanya.
Martawang menyebutkan, saat ini pihaknya sedang menyusun rencana pembangunan kampung nelayan di kawasan Bintaro, Kecamatan Ampenan sebanyak 200 unit rumah.
Rencana pembangunan kampung nelayan itu sebagai salah satu upaya penataan perkampungan nelayan sekaligus antisipasi gelombang pasang yang selalu berdampak ke permukiman penduduk.
"Kita akui, saat ini masih banyak nelayan yang membuat rumah pada garis sempadan pantai akibatnya ketika musim angin barat dan gelombang pasang datang, warga akan terkena dampaknya," katanya.
Menurutnya, sebanyak 200 unit rumah nelayan itu akan dibangun horizontal, bukan vertikal seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Rumah nelayan itu, katanya, tidak bisa dibangun vertikal karena pertimbangannya berada di dekat pantai sehingga potensi angin yang dapat menjadi pemicu bencana menjadi hal yang harus diperhatikan. (*)
