Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mengusulkan pengembangan kawasan pertanian terpadu ke Kementerian Pertanian (Kementan).
"Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pertanian bahwa pemerintah daerah harus mengusulkan lahan pertanian terpadu," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri Rika Azmi di Tanjungpinang, Rabu.
Rika Azmi menyatakan usulan tersebut disampaikan kepada Kementan pada tahun 2023, berdasarkan potensi lahan yang ada di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.
Menurut dia, setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya memiliki 500 hektare lahan pertanian terpadu.
"Tergantung peruntukannya, misalnya lahan untuk tanaman padi, hortikultura maupun peternakan," ujar dia.
Ia mengatakan, program pertanian terpadu akan dijalankan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah serta semua stakeholder terkait.
"Program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2024, dengan melibatkan para petani tempatan sebagai pekerja sesuai keahlian dan bidangnya masing-masing," katanya.
Ia menjelaskan pertanian terpadu merupakan sebuah sistem yang menggabungkan beberapa sektor, baik pertanian, peternakan maupun perikanan sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas dan konservasi lahan.
Salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada guna meningkatkan produksi pangan lokal secara berkelanjutan, baik di sektor pertanian, peternakan maupun perkebunan.
"Apalagi Kepri ini sangat bergantung pada bahan pangan dari luar daerah, misalnya kebutuhan beras yang 95 persennya didatangkan dari daerah lain akibat produksi lokal terbatas," ujarnya.
Rika Azmi optimistis tiap-tiap kabupaten/kota di Kepri mempunyai lahan yang bisa dikembangkan untuk pengembangan kawasan pertanian terpadu.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, kata dia, ada beberapa potensi pertanian yang bisa dikembangkan di wilayah itu, seperti tanaman ubi kayu, hortikultura, serta peternakan ayam dan sapi.
Baca juga: NTB bangun sistem pertanian terpadu di Labangka Sumbawa
Baca juga: Penyuluh harus bangun pertanian berbasis teknologi
"Program pertanian terpadu bisa mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari daerah lain, sekaligus upaya pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan," kata Rika Azmi.
