Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menawarkan tiga opsi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan polemik warga eks Kampung Bayam dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Antara lain melakukan hibah Kampung Susun Bayam ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI," kata Eneng kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Eneng menuturkan hibah tersebut merupakan opsi pertama. Sedangkan yang kedua, yakni dilakukannya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Jakpro terkait kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS).
Perjanjian kerja sama di kawasan Jakarta Utara itu termasuk Kampung Bayam untuk pemanfaatan lahan. Kemudian, opsi terakhir dengan "inbreng" (pengalihan aset non tunai) lahan khusus Kampung Bayam kepada Jakpro. Namun bukan "inbreng" keseluruhan lahan JIS.
"Tiga opsi ini sama-sama kita bedah 'cost and benefit'-nya, tapi yang jelas benefitnya harus mengutamakan kesejahteraan warga Kampung Bayam," katanya.
Menurut dia, penawaran ketiga opsi ini bisa dipertimbangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jakpro untuk segera menyelesaikan permasalahan Kampung Susun Bayam. Terlebih, lanjut dia, hingga hari ini kunci Kampung Susun Bayam belum diberikan kepada warga. Hal itu bukan karena Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak mau memberikannya kepada warga.
Sebagai perwakilan rakyat, Eneng bersama anggota Dewan lainnya mengusahakan penyelesaian polemik yang terjadi terkait status lahan antara Jakpro dan Pemprov DKI agar warga dapat segera menempati Kampung Susun Bayam (KSB).
Baca juga: Gara-gara pangkas uang reses, Mantan Bendahara Setwan Lombok Timur divonis tiga tahun penjara
Baca juga: Ketua DPRD: Ciptakan kedamaian di NTB sambut pemilu 2024
“Saya harap Pemprov DKI dan juga Jakpro dapat turut sama-sama segera menyelesaikan polemik ini. Kami di DPRD akan mewadahi penyelesaiannya," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menegaskan, kehadiran Rumah Susun (Rusun) Nagrak diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, yang menjadi korban gusuran karena lokasinya dipakai untuk pembangunan JIS.
"Sebenarnya kita kan sudah ada di Rumah Susun Nagrak, silakan untuk ditempati," kata Joko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/1).
Berita Terkait
Operator JakLingko keluhkan pembagian kuota armada
Kamis, 4 Juli 2024 5:42
DPRD Jakarta desak Bahlil evaluasi OSS terkait restoran di Melawai
Kamis, 27 Juni 2024 19:14
DPRD Jakarta sarankan Kepulauan Seribu jadi destinasi wisata
Rabu, 22 Mei 2024 4:50
Legislator mendesak Jakarta kembalikan regulasi standar penerima KJP Plus
Jumat, 15 Maret 2024 6:25
Legislator usul ke depan perbanyak TPS dalam ruangan
Kamis, 15 Februari 2024 19:55
Tina Toon temukan satu pompa "overheat"
Rabu, 31 Januari 2024 20:19
DPRD Jakarta minta puskesmas dorong KPPS cek kesehatan
Rabu, 31 Januari 2024 5:21
Legislator mendukung Jakarta meningkatkan fasilitas bus sekolah disabilitas
Senin, 22 Januari 2024 19:35