Kupang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memetakan daerah yang rawan terjadi pelanggaran Pemilu pada hari pencoblosan di sejumlah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)
"Ada beberapa titik kerawanan di daerah perbatasan saat pelaksanaan Pemilu nanti, yakni berupa pemilih yang berkewarganegaraan ganda dari Timor Leste," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Belu Julian Maurits Astari saat ditemui di ruangannya di Atambua, Belu, Rabu.
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan upaya dari Bawaslu untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran Pemilu di perbatasan pada saat hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang.
Dia mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan aparat kepolisian dan Serta Penegakan Hukum Pemilu (Gakumdu) ada beberapa lokasi yang menjadi daerah rawan terjadinya pelanggaran Pemilu. Sejumlah daerah itu seperti di Desa Silawan, sebagian Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Lamaknen, serta satu titik rawan pelanggaran Pemilu di Lamaknen Selatan.
"Sejumlah titik di perbatasan itu memang perlu pemantau khusus sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar dia.
Menurut dia, bisa saja terjadi mobilisasi pemilih dari Timor Leste, khususnya mereka yang berkewarganegaraan ganda. Atau mungkin juga hari ini sudah ada yang masuk dengan membawa KTP Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut Bawaslu setempat kata dia, sudah melakukan pencegahan dengan menggelar sosialisasi dan masyarakat sudah mengerti dan paham.
Hal tersebut juga dikhawatirkan oleh KPU Belu. Menurut Anggota Komisioner KPU Belu Dr. Herlince Asa jumlah pemilih di daerah itu mencapai 161.304. Ditambah dengan DPTb yang melakukan pindah daerah pencoblosan. Karena itu koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan.
Baca juga: Soal pose dua jari di mobil presiden, istina serahkan ke Bawaslu
Baca juga: KPU sebut ada usulan debat capres-cawapres ke-5 tanpa penonton
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan yang bekerja di kawasan perbatasan guna mengantisipasi terjadinya mobilisasi masa bagi mereka yang mempunyai KTP ganda," ujar dia.
Dia mengatakan bahwa KPU sudah menetapkan DPT. Karena itu jika pada hari H ada mobilisasi masa, maka petugas di perbatasan harus bisa memastikan bahwa mereka yang masuk ke Indonesia itu sudah menjadi warga negara Timor Leste. Dia berharap agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada suatu gangguan apapun.
Berita Terkait
KPU Belu-NTT mengutamakan distribusi logistik ke daerah perbatasan
Senin, 29 Januari 2024 7:57
Kemensos-Disdukcapil mendata kependudukan ODGJ di Sumba Timur NTT
Jumat, 3 Mei 2024 4:50
DJP Nusra catat kepatuhan SPT di NTT capai 97 persen
Kamis, 2 Mei 2024 11:33
Satu kapal wisata di Labuan Bajo NTT terbakar
Kamis, 2 Mei 2024 11:21
Ketua KPU Mabar NTT meminta masyarakat dan pers kawal tahapan Pilkada
Rabu, 1 Mei 2024 7:30
KPU Sumba Barat sebut pendaftar PPK 73 orang
Selasa, 30 April 2024 15:25
Minta dokter di Manggarai Barat tingkatkan profesionalisme
Senin, 29 April 2024 19:45
PLN UIP Nusra dorong partisipasi perempuan lewat program TJSL budidaya hortikultura
Rabu, 24 April 2024 8:48