Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan konsep pembangunan digital dalam Visi Indonesia Digital (VID) 2045 yang saat ini digaungkan dalam Pemerintahan periode 2019-2024 bakal dilanjutkan di pemerintahan mendatang.
VID 2045 yang diluncurkan pada 2023 oleh Kementerian Kominfo merupakan acuan bersama seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta) mengenai visi dan strategi Nasional di bidang digital yang harus dijalankan hingga 2045.
"Ya berjalan dong, itu kan peta jalannya sudah kami hitung. Kan semuanya berjalan dengan semangat inklusif dan berkelanjutan begitu," kata Budi di Depok, Jawa Barat, Kamis.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan dengan dasar VID 2045, pemerintah mendatang tentunya akan melanjutkan pembangunan dari empat pilar yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.
Dari semuanya itu pembangunan di keempat pilar bakal dilakukan secara paralel agar digitalisasi bisa diraih secara optimal di Indonesia dan mendukung mimpi bangsa untuk mewujudkan negara maju.
"Ini kan keniscayaan (digitalisasi itu), pembangunan itu harus infrastruktur digital, pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Ini gak bisa separuh-separuh, harus paralel semua. Gak bisa ini dulu, baru itu. Harus paralel," kata Budi.
VID 2045 merupakan konsep perencanaan jangka panjang di bidang digital untuk mengorkestrasi kepentingan stakeholder dengan perspektif sektoral dan kewilayahan.
Baca juga: Konstruksi argumen manusia merupakan pembeda terhadap AI
Baca juga: Menkominfo bahas transformasi digital saat bertemu Tony Blair
Salah satunya target hadirnya VID 2045 ialah mendorong Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat ke-5 di dunia. Sebagai konsep VID dirancang memperhatikan prioritas pembangunan pada berbagai dokumen strategis bidang digital, dengan memiliki tiga pendekatan utama, yakni pendekatan ekosistem, sektoral, dan kewilayahan.
Sebagai inisiator penyusunan VID 2045, Kemenkominfo bersinergi dengan lebih dari 50 institusi, mulai dari kementerian/lembaga, asosiasi, akademisi, dan hingga privat dalam menyelaraskan langkah perencanaan pembangunan digital pada 20 tahun mendatang.
