Denpasar (ANTARA) - Konsul Jenderal (Konjen) Australia di Bali Jo Stevens menekankan pentingnya pendidikan dan menjadi salah satu media yang mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia dalam memaknai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Konjen Australia Jo Stevens di Denpasar, Kamis, mengatakan salah satu kerja sama bidang pendidikan yang dijalankan kedua negara adalah program kemitraan BRIDGE.
Program itu bertujuan membangun kemitraan melalui komunikasi antar-budaya dan menumbuhkan kerja sama yang diharapkan membangun hubungan antara sekolah dan komunitas sekolah kedua negara bertetangga ini.
Selain itu, memberikan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan baru bagi para guru dan siswa Indonesia dan Australia yang berpartisipasi. Adapun program kerja sama itu memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender, keanekaragaman dan inklusi sosial (GEDSI).
Kerja sama tersebut berjalan selama sekitar 15 tahun dan sejauh ini telah membentuk sekitar 210 kemitraan sekolah di dua negara. Untuk memaknai Hari Pendidikan Nasional Indonesia, ia juga mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Karakter Mutiara Bunda Bali di Denpasar.
Dalam kesempatan itu, ia ikut membacakan buku cerita kepada para siswa yang ditulis bersama oleh penulis dari negeri kanguru Nick Molodysky dan penulis Indonesia Karina Santoso. Sedangkan sekolah itu menjadi bagian dari program kemitraan tersebut sejak 2021, yang bekerja sama dengan Sekolah Dasar Our Lady Star of the Sea di Victoria, Australia.
Negara dengan ibu kota Canberra itu menjadi salah satu tujuan pendidikan luar negeri untuk pelajar Indonesia, termasuk melalui beasiswa Australia Awards.
Baca juga: Australia bahas peluang kerja sama kelola potensi Sulbar
Baca juga: Ketua PSSI terpukau penampilan Indonesia saat tekuk Australia 1-0
Berdasarkan data Australia Awards, Indonesia pada 2023 lebih dari 200 ribu alumni penerima beasiswa dari pemerintah negeri kanguru itu di Indonesia. Beasiswa itu menawarkan beragam pendidikan dengan dua kategori, yakni target dan nontarget.
Kategori target, di antaranya penyandang disabilitas, warga dari provinsi tertentu di Indonesia, di antaranya NTT, Papua, Maluku, Gorontalo, serta beberapa wilayah di Sulawesi dan Lampung.
Selain itu, ada juga beasiswa untuk kandidat dari lembaga pemerintahan dan untuk kategori nontarget di luar kategori target tersebut.
