Mataram (Antara NTB) - Seorang lurah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan penggantian bank penyalur bantuan pangan nontunai karena kinerja bank penyalur saat ini dinilai kurang baik.
"Kami mengusulkan pemerintah kota membuat rekomendasi penggantian bank penyalur bantuan pangan nontunai (BPNT), sebab selama ini pencairan BPNT sarat dengan masalah," kata Lurah Banjar Muzakir Walad di Mataram, Rabu.
Pernyataan itu dilontarkannya seusai mengikuti rapat pertemuan dengan pihak BRI, Bulog, camat dan lurah se-Kota Mataram terkait dengan sejumlah masalah yang menjadi kendala dalam penyaluran BPNT di kota ini.
Menurutnya, kinerja bank yang menjadi mintra pemerintah saat ini dalam penyaluran BPNT kurang baik, hal itu disimpulkan dari banyaknya keluhan yang disampaikan warganya.
"Sebagai aparat paling bawah kami yang sangat merasakan hal itu," katanya.
Muzakir menyebutkan, salah satu contoh adalah ketika dirinya menerima informasi dari bank yang mengatakan bahwa BPNT atau bantuan untuk program keluarga harapan (PKH) sudah bisa dicairkan dan pihak bank meminta lurah menyampaikan hal itu kepada warganya.
Setelah informasi yang dianggap akurat tersebut disampaikan ke keluarga penerima manfaat (KPM), dan KPM berbondong-bondong melakukan pencairan, ternyata kartu BPNT mereka masih kosong atau dana BPNT belum masuk ke kartu KPM.
KPM yang merasa dirugikan karena untuk mencairkan dana itu mereka menggunakan jasa ojek yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain apabila mereka tidak mendapat informasi tidak tepat.
"Ujung-ujungnya yang disalahkan dan mendapat kata-kata kurang pantas dari KPM, kami di kelurahan. Belum lagi masalah-masalah lainnya," katanya.
Sementara Plt Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Martawang yang dikonfirmasi terhadap usulan aparat kelurahan untuk mengganti bank penyalur BPNT, menyikapi apa yang disampaikan itu sah-sah saja dan bisa diusulkan.
"Namun sebelum itu, masalah-masalah yang saat ini dihadapi akan dikoordinasikan dan komunikasikan ke pemerintah pusat terlebih dahulu agar bisa diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan," katanya.
Dalam rapat dengan pihak BRI, Bulog, camat dan lurah se-Kota Mataram, disepakati akan menyelesaikan masalah yang menjadi kendala dalam penyaluran BPNT paling lambat tanggal 20 Desember 2017.
Pada tanggal yang telah disepakati itu, realisasi serapan BPNT harus bisa mencapai angka 100 persen. Realisasi saat ini baru sekiar 31 persen.
"Rendahnya realisasi BPNT itu disebabkan beberapa faktor, di antaranya saldo pada kartu BPNT masih kosong, data tidak sinkron dan kendala-kendala teknis lainnya," kata Martawang yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda Kota Mataram. (*)
Lurah Usulkan Ganti Bank Penyalur BPNT
ilustrasi - Sejumlah ibu rumah tangga menunjukkan kartu tanda penerima bantuan pangan nontunai. (ANTARA Foto)
"Kami mengusulkan pemerintah kota membuat rekomendasi penggantian bank penyalur bantuan pangan nontunai"
