Mataram (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat(NTB) mengabulkan penangguhan penahanan Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE) Samsul Hadi dan PT Berkah Air Laut (BAL) William John Matheson yang menjadi terdakwa dalam perkara eksploitasi air tanah di kawasan wisata Gili Trawangan dan Meno tanpa izin.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Kelik Trimargo di Mataram, Rabu, mengatakan bahwa hakim mengabulkan penangguhan penahanan kedua terdakwa dengan pertimbangan kondisi kesehatan.
"Dikabulkan penangguhan penahanannya karena pertimbangan sakit," kata Kelik.
Baca juga: Eksploitasi air di Trawangan, Direktur GNE dan BAL ajukan pengalihan status penahanan
Adapun rujukan majelis hakim mengabulkan hal tersebut melihat kondisi kedua terdakwa yang tidak hadir tiga kali dalam agenda persidangan.
Selama kedua terdakwa tidak hadir dalam agenda persidangan, jaksa penuntut umum menunjukkan ke hadapan majelis hakim surat keterangan sakit kedua terdakwa.
"Jadi, sekarang kedua terdakwa statusnya tahanan kota," ujarnya.
Baca juga: Eksploitasi air tanah di Trawangan, Jaksa dakwa direktur GNE dan BAL
Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, tercatat status penahanan Samsul Hadi dan William John Matheson ditangguhkan oleh majelis hakim dengan jenis penahanan tidak diketahui. Majelis hakim menetapkan status penahanan tersebut terhitung sejak 29 Juli 2024.
Herman Sorenggana, penasihat hukum terdakwa Samsul Hadi belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp perihal penyakit yang dialami kliennya.
Kedua terdakwa dalam perkara ini mengajukan penangguhan penahanan dalam sidang perdana pembacaan dakwaan pada 20 Juni 2024.
Herman sebelumnya menjelaskan ada dua pertimbangan dari pengajuan pengalihan status penahanan sesuai dengan aturan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), baik secara normatif maupun sosial.
"Untuk pertimbangan sosialnya, kami melihat krisis air yang kini terjadi di Gili Meno, untuk diketahui hanya dua direktur ini (terdakwa) saja yang bisa mengaktifkan operasional pendistribusian air bersih di Gili. Itu makanya kami harap pengalihan dikabulkan supaya persoalan krisis air di Gili Meno teratasi," ucap dia.
Baca juga: Pemprov NTB tanggapi soal penetapan Direktur PT GNE sebagai tersangka
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa Samsul Hadi dan William John Matheson telah melakukan kegiatan eksploitasi air tanah di kawasan wisata Gili Trawangan dan Meno tanpa surat izin pengeboran (SIP) dan surat izin pemanfaatan air tanah (SIPA).
Hal itu mengakibatkan telah terjadi kerusakan lingkungan, salah satunya dalam dakwaan menyebutkan bahwa terdapat kadar garam yang cukup tinggi pada produksi air tanah dari PT BAL dan PT GNE.
Bahkan, dalam jangka panjang, disimpulkan ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dapat mengakibatkan degradasi kualitas tanah dan air tanah yang berada di sekitar kawasan pengeboran.
Dari uraian dakwaan tersebut, jaksa mendakwa kedua terdakwa melanggar Pasal 70 huruf D juncto Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 68 huruf A dan B serta Pasal 69 huruf A dan B UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.
Baca juga: Polda NTB pantau keberadaan dua tersangka pengeboran air tanah di Gili Trawangan
Baca juga: Polda NTB: Direktur BAL tersangka pengeboran air tanah berstatus mantan napi
Baca juga: Polda NTB tetapkan direktur GNE Samsul Hadi tersangka kasus penyediaan air bersih
Kompak sakit, Hakim kabulkan penangguhan direktur PT GNE dan BAL
Suasana sidang perdana terdakwa eksploitasi air tanah tanpa izin di Gili Meno dan Trawangan dengan terdakwa Samsul Hadi dan William John Matheson dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis petang (20/06/2024). (ANTARA/Dhimas B.P.)
