Mataram (Antaranews NTB) - Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat diwarnai aksi unjukrasa ratusan pendukung pasangan H Moh Suhaili FT-H Muhammad Amin, Minggu.
Ratusan peserta aksi dari berbagai wilayah di NTB ini, mendatangi lokasi rapat pleno rakapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) tingkat provinsi NTB dan meminta supaya proses pleno ditunda. Karena diduga terjadi kecurangan dan pelanggaran oleh salah satu pasangan calon gubernur periode 2018-2023.
Orator aksi, Hamzanwadi menyampaikan, kedatangan massa ini untuk mempertanyakan hasil rekap Pilgub baik tingkat PKK, KPU kabupaten dan kota yang diduga penuh dengan permainan oleh salah satu pasangan calon.
"Kuat ada dugaan kami ada konspirasi/ permainan di pilgub NTB yang dilakukan salah satu paslon dengan oknum penyelenggara," ucapnya.
Ia mencontohkan di Kabupaten Lombok Timur, jumlah suara antara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan Pilgub NTB selisihnya jauh berbeda.
"Kok suara Pilgub lebih banyak daripada pilbup. Kan aneh, tidak masuk akal, dari mana datangnya suara itu," terangnya.
Tidak hanya itu, pihaknya menduga adanya intervensi kepala daerah dengan menurunkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi NTB memantau rekapitulasi tingkat kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah.
"Apakah ada aturan, jika ada jelaskan ke masyarakat," kata Hamzanwadi.
Karena itu, ia menyatakan masyarakat meminta supaya proses pleno penetapan rakapitulasi Pilgub tersebut ditunda sebelum proses dugaan pelanggaran diselesaikan.
"Tolong ikuti proses dugaan pelanggaran itu. Terhadap Bawaslu, jangan diam, tindaklajuti temuan pelanggaran dilapangan," tegasnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid yang menemui masa aksi, menyampaikan saat ini sedang berlangsung proses rakapitulasi hasil Pilkada. Bawaslu juga terus mempetanyakan proses Pilkada kepada KPU.
"Minta kesabaran masyarakat agar proses berjalan baik. Soal tahapan, akan dibahas di tingkat forum," ujar dia.
Khuwailid menambahkan, justru yang dipertanyakan oleh Bawaslu yakni form C6 yang dikembalikan oleh masing-masing PPS. Kemana dikembalikan, apakah sesuai prosedur?. Tidak hanya itu, Bawaslu akan memproses pelanggaran yang dilakukan oleh salah paslon seperti pembagian sabun, jilbab ,sirup dan sarung.
"Intinya, kami akan kawal pleno termasuk dugaan pelanggaran hingga tuntas," tegas Khuwailid.
Dari sisi pengamanan, Kapolres Mataram AKBP Muhammad sangat menghargai masyarakat untuk sampaikan aspirasi. Namun, perlu diingat tugas aparat adaah menjaga keamanan.
"Keberadaan anggota, water canon hanya protap, bukan semata - mata menakut- naklasn AKBP Muhammad
Dia mengaku, kedatangan massa aksi untuk meminta pleno distop, namun menurut dia tidak bisa karena ada mekanisme.
"Kami akan sampaikan ke KPU. Tapi, menjamin, tergantung KPU dan jika ada rencana aksi, konfirmasi ke aparat agar bisa komunikasikan dengah pihak terkait," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU NTB, L Aksar Ansori dihadapan forum resmi pleno menegaskan, rapat pleno sedang dilakukan.
"Masing-masing KPU kabupaten/- kota sedang paparkan hasil rakapitulasi. Kita ikuti dan sama-sama cermati, dimana titik dugaan kecurangan, bisa dilihat nanti," tandasnya. (*)
Rapat rekapitulasi suara KPU NTB diwarnai unjukrasa
Orator aksi, Hamzanwadi saat menyampaikan orasinya dihadapan ratusan masa dalam unjuk rasa tepat pada Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan KPU NTB. (Foto Antaranews/Iman).
Kuat ada dugaan kami ada konspirasi/ permainan di pilgub NTB yang dilakukan salah satu paslon dengan oknum penyelenggara
