Bawaslu NTB evaluasi tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2024

Mataram (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat mengevaluasi tahapan pelaksanaan pengawasan khususnya jajaran hingga kabupaten kota terkait jalannya pilkada serentak 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri mengatakan pengawasan evaluasi pilkada meliputi beberapa hal penting. Mulai dari anggaran, inovasi pencegahan dan pengawasan, sampai dengan rencana penguatan demokrasi untuk Pilkada 2030.

"Pertama kami mengevaluasi soal minim-nya porsi anggaran pencegahan yang tidak sebesar pilkada sebelumnya. Tapi kami memahami kemampuan masing-masing daerah yang berbeda-berbeda," ujarnya para rapat evaluasi bersama jajaran bawaslu kabupaten/kota di Mataram, Kamis.

Baca juga: Bawaslu NTB sebut pemungutan suara pilkada serentak 2024 terpantau aman
Baca juga: Pemprov NTB persiapkan pelantikan kepala daerah terpilih

Selain soal anggaran, Bawaslu NTB juga mengevaluasi inovasi pencegahan yang dilakukan di tengah minim-nya anggaran. Menurutnya, inovasi tersebut masih minim. Salah satu yang cukup terlihat adalah Bawaslu Kota Mataram.

“Salah satu yang kami tekankan dalam evaluasi ini adalah soal masih minim-nya inovasi pencegahan yang dilakukan oleh rekan-rekan di kabupaten/kota. Kita mengapresiasi inovasi teman-teman Bawaslu Kota Mataram yang mendaur ulang alat peraga kampanye (apk)," terangnya.

Model inovasi pencegahan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten/kota diharapkan dapat lebih banyak di pilkada berikutnya. Hasan juga meminta pada jajaran bawaslu kabupaten/kota untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas.

"Berakhirnya pilkada bukan berarti mengakhiri juga integritas dan profesionalitas jajaran pengawas," tegas Hasan.

Baca juga: Tiga opsi pelantikan kepala daerah, berikut rinciannya
Baca juga: DPR RI setujui kepala daerah tak bersengketa dilantik 6 Februari 2025

Dalam kesempatan yang sama, Hasan menuturkan jika ia mendorong jajaran bawaslu kabupaten/kota untuk menggelar pertemuan dengan KPU dan pemerintah. Pertemuan diharapkan berisi agenda penyusunan rencana penguatan demokrasi 2025.

“Untuk apa pertemuan itu, untuk menyusun "outlook" penguatan demokrasi tahun 2025. Saya sudah minta, begitu dilantik kepala daerah, jajaran bawaslu bisa berkunjung untuk menyampaikan secara langsung hasil laporan pengawasan yang telah dilakukan. Misalnya peta rawan pada saat Pilkada 2024," jelasnya.

Hasan menekankan, penguatan demokrasi tidak dilakukan hanya pada saat pemilu. Justru hal itu harus disiapkan jauh hari sebelumnya sehingga ada keberlanjutan.

"Dan untuk teman-teman Humas, saya tekankan agar tetap menyampaikan informasi kegiatan bawaslu. Kalau bisa satu hari satu berita," katanya.

Baca juga: Tim transisi sambut baik pelantikan Iqbal-Dinda 6 Pebruari