Jakarta (ANTARA) - Hasil lembaga survei Political Strategy Group (PSG) menunjukkan bahwa 73 persen warga Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo.
Kepala Peneliti PSG Ahsan Ridhoi menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut diajukan lantaran status Jakarta sudah berubah saat di bawah pemerintahan Jokowi.
"Ini untuk melihat juga apakah itu akan memengaruhi kepuasan terhadap kinerja? Karena itu bagian dari kinerja untuk memindahkan ibu kota. Ternyata secara umum ya warga Jakarta masih puas," ujar Ahsan dalam Rilis Survei Pilkada Jakarta di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan hasil survei PSG mencatat sebesar 13 persen warga Jakarta sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Kemudian, 60 persen merasa puas, 22 persen kurang puas dan 5 persen tidak puas dengan kinerja Jokowi.
"Jadi, ini tidak berbeda jauh dari kebanyakan survei soal kepuasan terhadap Presiden Jokowi atas kinerjanya," katanya.
Periode survei PSG ini mulai 6 hingga 15 Agustus 2024 di seluruh kota Daerah Khusus Jakarta.
Jumlah sampel sebanyak 1.540 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat (multistage random sampling).
Adapun margin of error kurang lebih 2,7 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Berita Terkait
Perlu ruang transisi pemerintahan untuk Prabowo Subianto
Rabu, 20 Maret 2024 7:32
Perayaan HUT RI di IKN momen perubahan status DKI jadi DKJ
Rabu, 29 Mei 2024 20:14
Dewan Kawasan Aglomerasi harus hormati otonomi daerah
Sabtu, 30 Maret 2024 5:41
RUU DKJ upayakan Jakarta jadi kota kelas dunia, kata Mendagri
Jumat, 29 Maret 2024 13:27
RUU Daerah Khusus Jakarta jadi undang-undang disetujui DPR
Jumat, 29 Maret 2024 13:08
Mencari kekhususan Jakarta dalam RUU DKJ
Senin, 25 Maret 2024 4:39
DPR-Pemerintah setujui RUU DKJ ke paripurna
Selasa, 19 Maret 2024 5:28
Baleg DPR targetkan RUU DKJ diparipurnakan awal April
Rabu, 13 Maret 2024 18:22