Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia sekaligus pengamat muda Timur Tengah Nata Sutisna menilai gencatan senjata di Gaza sebagai langkah awal dalam perjuangan panjang untuk mewujudkan keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina.
"Gencatan senjata adalah langkah awal dalam perjuangan panjang untuk mewujudkan keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina," kata Nata dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Mengacu pada semangat konstitusi, lanjut dia, IDE Indonesia menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Untuk itu, IDE Indonesia juga meminta Pemerintah Indonesia untuk terus berupaya melalui langkah-langkah diplomasi politik agar perang segera dihentikan dan perdamaian yang berkeadilan dapat tercapai.
"IDE Indonesia mendorong Pemerintah untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan sebagai bentuk solidaritas bangsa," ucapnya.
IDE Indonesia juga berkomitmen untuk memberdayakan warga Palestina di Indonesia atau di mana pun mereka berada dengan mendukung pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
"Perjuangan melawan berbagai penindasan dan penjajahan merupakan warisan para pendiri bangsa kita yang harus diteruskan. Bersama IDE Indonesia, kita hidupkan spirit itu, terutama untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina," ujar Nata.
Baca juga: Sejumlah anggota DK PBB kecam veto ke-4 AS atas resolusi gencatan senjata di GazaBaca juga: Pengamat: Eskalasi konflik Timur Tengah tak berdampak ke RI
Sebelumnya, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata untuk menghentikan agresi Israel di Gaza pada Rabu (15/1) di Doha, Qatar.
Ia mengatakan kesepakatan gencatan senjata itu terdiri atas tiga tahap yang mulai berlaku pada Minggu (19/1).
Kesepakatan gencatan senjata tersebut mencakup pembebasan sandera dan pertukaran tahanan, penghentian pertempuran, jaminan keamanan bagi Israel, dan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
Kesepakatan yang dirundingkan melalui mediasi Qatar, Mesir, dan AS itu juga disebut mencakup rencana dialog terkait pemerintahan Jalur Gaza pada masa mendatang berikut pembangunan kembali wilayah Palestina tersebut.
