Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan usulan dari masyarakat yang dominan dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang telah dilaksanakan lebih banyak didominasi perbaikan infrastruktur jalan.
"Usulan yang paling banyak dari hasil musrenbang itu masalah jalan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah Lalu Wiranata di Lombok Tengah, Selasa.
Dalam kegiatan musrenbang yang telah dilaksanakan sejak 10-15 Maret 202t tersebut, usulan program yang diinginkan masyarakat itu peningkatan fasilitas pendidikan yang harus diselesaikan hingga 2027.
"Dari data Dinas Pendidikan Lombok Tengah ratusan gedung Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) banyak yang rusak," katanya.
Baca juga: Penurunan kemiskinan di Lombok Tengah jadi atensi saat Musrenbang
Sementara itu, untuk fasilitas kesehatan seperti polindes dan postu serta puskesmas telah dilakukan perbaikan, sehingga kondisi fasilitas kesehatan di Lombok Tengah saat ini cukup memadai, meskipun belum 100 persen dalam kondisi baik.
"Dari 29 puskesmas 23 telah diperbaiki dan postu juga telah dilakukan perbaikan tahun 2024," katanya.
Selain itu, program yang diusulkan masyarakat terkait penanganan sampah, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan (SDM) serta program percepatan penurunan kemiskinan.
"Yang paling banyak itu masalah peningkatan infrastruktur jalan yang diusulkan masyarakat," katanya.
Baca juga: Musrenbang buruh migran digelar di Lombok Tengah
Baca juga: Musrembang mempercepat pemulihan ekonomi Lombok Tengah
Sebelumnya, Pemerintah Lombok Tengah menyatakan bahwa penurunan kemiskinan menjadi atensi dalam musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
"Banyak usulan yang diminta menjadi atensi mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM)," kata Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri saat acara musrenbang RKPD di Lombok Tengah.
Ia mengatakan RKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di suatu daerah.
Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan, sehingga dilakukan musrenbang RKPD kecamatan tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2026.
"Fokus pembangunan 2026 yakni mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, pertumbuhan berkelanjutan dan penurunan kemiskinan,” katanya.
Baca juga: Wabup Lombok Tengah ajak OPD mempromosikan desa wisata
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah gelar musrenbang guna susun RKPD 2025
Baca juga: DPRD Lombok Tengah usulkan 1.774 program pada Musrenbang RKPD 2025
