Mataram (ANTARA) - Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu mengatakan pemerintah pusat telah mengubah status sebagian jalan di daerah setempat menjadi jalan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Ikhtiar yang selama ini kita perjuangkan terwujud, karena pada 2023 pemerintah pusat mengubah status sebagian jalan di Lombok Utara menjadi jalan nasional," katanya saat membuka acara Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 di Gili Gaya Galeri, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Ia mengatakan pada 2024 Lombok Utara berusia 16 tahun dengan banyak hal yang sudah dilakukan untuk mempercepat pembangunan.
"Sebagai masyarakat Lombok Utara harus bersyukur karena apa yang kita inginkan pembangunan selama 20 tahun ke depan ini sudah kita rintis sejak Lombok Utara pisah dari Lombok Barat pada 2008," katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah sudah menyelesaikan pembangunan kantor bupati dan beberapa kantor OPD di kompleks pemkab setempat. Ia menjelaskan RPJPD dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi jangka panjang, 20 tahun, yang dimulai pada 2025 hingga 2045.
"Proses penyusunan dokumen RPJPD telah melewati proses yang sangat panjang," katanya.
Ia mengatakan musrenbang rangkaian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RPJPD pada 2024.
Dia mengharapkan Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan proses lainnya dalam penyusunan RPJPD berjalan dengan baik dan lancar sehingga target penetapan Perda RPJPD bersama dengan DPRD dapat diselesaikan pada pertengahan 2024.
"Pada hari ini kita diajak untuk bersama-sama merenung atau berkhayal dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan di Lombok Utara ini selama 20 tahun ke depan," katanya.
Kepala Bappeda Lombok Utara Gatot Sugiartono mengatakan wilayah setempat memiliki nilai kekayaan alam yang melimpah, baik sektor pertanian, perkebunan, maupun wisata bahari.
Baca juga: Jalan Nasional Jambi-Padang lumpuh total karena banjir
Baca juga: PN Mataram-NTB menerima 55 permohonan konsinyasi proyek jalan nasional
Di sisi lain, kata dia, daerah itu masih dikatakan sebagai daerah tertinggal di Provinsi NTB, baik dari segi kemiskinan maupun indeks pembangunan manusia.
"Angka kemiskinan di Lombok Utara saat ini masih tinggi sekitar 25,8 persen di 2023, sehingga sebagian masyarakat di daerah ini masih dikategorikan miskin," katanya.
