Mataram (ANTARA) - Operasional Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur dan Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat tetap buka seperti biasanya, meski ada rencana aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang akan digelar Kamis (15/5) di Pelabuhan Poto Tano.
General Manager ASDP Pelabuhan Kayangan Heru Wahyono, mengatakan pelabuhan tetap dibuka secara normal, baik di Kayangan maupun Poto Tano.
"Ini (pelabuhan) intinya objek vital. Masalah pelayanan akan tetap dibuka," ujarnya saat dihubungi di Mataram, Rabu.
Meski demikian kata Heru, pihaknya tetap memantau situasi yang berkembang. Jika terjadi aksi yang tidak diinginkan itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun pihak pelabuhan tetap memberikan pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan jasa pelayaran di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
"Ketika mungkin ada hal yang tidak diinginkan di luar pelabuhan, itu domain dari aparat. Artinya ketika ada pengguna jasa tetap kita layani. Tidak ada istilah dari kita tutup pelabuhan," tegasnya.
Baca juga: Pemprov NTB imbau masyarakat tak blokade Pelabuhan Poto Tano
Ia mengatakan sudah menjadi kewajiban ASDP mengamankan aset negara. Dia telah berkoordinasi dengan Manager ASDP Poto Tano yang berada di bawah ASDP Kayangan terkait pelayaran besok.
"Kalau kita mengamankan aset negara. Toh di ketentuan ada larangan melakukan demo di objek vital. Petugas kita melaksanakan (pelayanan pelayaran) seperti biasa. Untuk masalah lain domain aparat," katanya.
Sebagai informasi, saat ini jumlah armada kapal yang berlayar di Kayangan - Poto Tano sebanyak 28 kapal. Dua kapal milik ASDP dan 26 lainnya milik swasta. Dalam sehari, sebanyak 10 armada kapal secara bergantian beroperasi.
Senada dengan itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Lalu Moh Faozal menegaskan bahwa operasional kedua pelabuhan tetap berjalan normal seperti biasanya. "Sejauh ini nggak ada hal yang mengharuskan akses transportasi untuk di tutup," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa operasional pelabuhan tidak akan terpengaruh meski ada rencana aksi unjuk rasa damai terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat di wilayah Pelabuhan Poto Tano. "Harus tetap berjalan," katanya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi NTB sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan blokade di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan stabilitas ekonomi daerah.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi mengatakan pada prinsipnya negara atau pemerintah menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, namun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
"Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, tetap menghormati setiap penyampaian aspirasi dan pendapat, namun harus dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum, terlebih akan berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, bahwa aspirasi ini (PPS) bukan hal baru karena sudah pernah diusulkan ke pemerintah pusat, namun terbentur moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Kewenangan pengaturan maupun pembentukan DOB ada pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah kabupaten/kota ataupun pemerintah provinsi. Oleh karenanya mari kita taati regulasi yang sedang berlaku," katanya.
Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano NTB tetap buka meski ada aksi PPS
Arsip - Sejumlah penumpang dan kendaraan menaiki kapal penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur menuju Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). ANTARA/Nur Imansyah.
