Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menawarkan opsi subsidi bunga pinjaman untuk modal keberangkatan para peserta magang kerja ke luar negeri.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan banyak peserta magang berasal dari kalangan ekonomi bawah, sehingga mereka harus meminjam uang terlebih dahulu untuk modal keberangkatan ke negara tujuan.
"Kami subsidi bunga peserta magang yang melakukan pinjaman untuk proses keberangkatan," ujarnya saat acara pelepasan peserta magang ke Jepang yang dilakukan di Aula BPSDM NTB, Mataram, Senin.
Iqbal menuturkan para peserta magang kerja nanti hanya perlu membayar pinjaman pokoknya saja, karena bunga dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Adapun skema subsidi bunga pinjaman bakal melibatkan lembaga perbankan milik daerah, yakni Bank NTB Syariah dan BPR Syariah.
Baca juga: Puluhan peserta magang kerja asal NTB dikirim ke Jepang
Pada 19 Mei 2025, Nusa Tenggara Barat mengirimkan sebanyak 62 peserta magang kerja ke Jepang. Mereka berasal dari Kota Mataram sebanyak 8 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Tengah 15 orang, Lombok Timur 25 orang, Sumbawa Barat 1 orang, Sumbawa 8 orang, dan Dompu 1 orang.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menyebut saat ini ada 234 peserta baru yang akan mengikuti seleksi program magang ke luar Jepang. Para peserta baru tersebut berasal dari Kota Mataram 15 orang, Lombok Barat 35 orang, Lombok Tengah 43 orang, Lombok Timur 41 orang, Lombok Utara 4 orang, Sumbawa Barat 7 orang, Sumbawa 14 orang, Dompu 4 orang, Bima 10 orang, dan Kota Bima 1 orang.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Baiq Nelly Yuniarti menilai subsidi bunga pinjaman adalah angin segar yang diberikan Pemerintah NTB untuk peserta magang yang selama ini sering kesulitan mencari modal untuk biaya keberangkatan.
Baca juga: Pemprov NTB bekali 75 orang program magang ke Jepang
Pemerintah daerah mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk menjalin kerja sama dengan pihak bank agar pinjaman modal keberangkatan peserta magang menjadi lebih terjamin.
Saat ini beberapa lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Barat, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang punya kewenangan untuk melakukan kerja sama hitam di atas putih dengan berbagai pihak.
Baca juga: BPJAMSOSTEK NTB menjadi percontohan magang kerja penyandang disabilitas
