Mataram (ANTARA) - PT Bank Perekonomian Rakyat NTB (Perseroda) terus menunjukkan tren kinerja keuangan yang impresif dalam tiga tahun terakhir. Sejak penggabungan seluruh BPR milik pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat, lembaga keuangan daerah ini berhasil mencatat pertumbuhan yang signifikan, mencakup peningkatan aset, kredit, laba bersih, hingga dana pihak ketiga.
Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana, menilai capaian ini sebagai hasil dari kerja keras kolektif dan komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan keuangan yang optimal kepada masyarakat.
"Perjalanan tiga tahun terakhir adalah bukti komitmen kami dalam memberikan layanan keuangan terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, sekaligus menjaga kesehatan finansial perusahaan," ujarnya.
Berdasarkan laporan kinerja, total aset BPR NTB terus menunjukkan tren kenaikan. Dari Rp883,1 miliar pada Desember 2022, naik menjadi Rp1,002 triliun di akhir 2023, dan kembali tumbuh menjadi Rp1,088 triliun pada Desember 2024. Per Mei 2025, total aset bahkan telah menyentuh Rp1,101 triliun.
Baca juga: Gubernur NTB berharap BPR jadi solusi persoalan modal UMKM
Pertumbuhan aset ini seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit. Dari Rp738,6 miliar di akhir 2022, kredit yang disalurkan mencapai Rp810,7 miliar pada 2023, dan melonjak menjadi Rp989,2 miliar di penghujung 2024. Hingga Mei 2025, kredit yang dikucurkan mencapai Rp996,1 miliar.
"Peningkatan penyaluran kredit ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR NTB sebagai mitra keuangan mereka. Ini juga sejalan dengan misi kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," jelas Sudharmana.
Dari sisi profitabilitas, laba bersih BPR NTB turut mencatatkan lonjakan. Pada 2022, laba bersih tercatat Rp26,9 miliar, naik menjadi Rp28,8 miliar pada 2023, dan menembus Rp35,3 miliar di akhir 2024.
Dana Pihak Ketiga (DPK) pun menunjukkan tren pertumbuhan stabil. DPK meningkat dari Rp577,1 miliar pada 2022 menjadi Rp680,3 miliar pada 2023, dan menembus Rp752,4 miliar pada Desember 2024.
"Peningkatan DPK adalah indikator kepercayaan masyarakat terhadap BPR NTB sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk berinvestasi," ucapnya.
Baca juga: OJK NTB lakukan pengembangan dan penguatan BPR dan BPRS
Secara struktural, BPR NTB juga berada dalam posisi permodalan yang kuat. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tetap stabil di atas ambang batas regulasi, yakni 51,31 persen pada 2022, 52,48 persen pada 2023, dan 49,06 persen pada 2024.
Indikator profitabilitas lainnya seperti Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) juga mencatat perbaikan. ROA meningkat dari 3,04 persen menjadi 4,47 persen, sedangkan ROE naik dari 8,47 persen menjadi 13,92 persen sepanjang periode 2022–2024.
"Angka-angka ini adalah cerminan dari strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan yang prudent. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan demi kemajuan ekonomi NTB dan kesejahteraan masyarakat," kata Sudharmana.
Baca juga: DPRD NTB sepakati penyertaan modal Jamkrida dan BPR
Baca juga: Legislator apresiasi penyertaan modal dua BUMD di NTB