Mataram (ANTARA) - Angin pagi di Pantai Kuta, Lombok Tengah, membawa aroma optimisme. Wisatawan asing menjejak pasir putih, menatap laut biru, sementara Gunung Rinjani berdiri gagah di kejauhan.
Mereka mungkin belum tahu bahwa pulau ini baru saja dinobatkan sebagai Pulau Terbaik Kedua di Asia 2025 versi Condé Nast Traveller dengan skor 94,86 poin--lonjakan signifikan dari posisi ke-10 tahun sebelumnya.
Namun, di balik kabar membanggakan itu, tersimpan pesan yang lebih dalam: pujian selalu datang bersama tanggung jawab. Lombok kini bukan hanya destinasi indah, tetapi representasi wajah Indonesia di mata dunia. Tantangannya bukan lagi sekadar “dikenal”, melainkan dipercaya dan dijaga kualitasnya.
Peningkatan peringkat tersebut menunjukkan keberhasilan kolaborasi banyak pihak, yakni pemerintah, pelaku pariwisata, masyarakat, dan komunitas lokal. Keaslian budaya, keramahan masyarakat, serta keindahan alam menjadi daya tarik utama.
Namun, di sisi lain, celah infrastruktur dan aksesibilitas masih mengintai. Jalan antar-kabupaten, konektivitas udara dan laut, serta fasilitas di luar zona unggulan seperti Mandalika memerlukan perhatian serius agar seluruh wilayah Lombok tumbuh seimbang.
Keberlanjutan menjadi kunci berikutnya. Pujian internasional dapat menarik arus investasi besar, tetapi tanpa tata kelola yang bijak, hal itu bisa berubah menjadi ancaman bagi budaya dan ekologi lokal.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan identitas dan lingkungan. Lombok tidak boleh jatuh dalam jebakan “wisata massal tanpa arah” yang kerap menimpa destinasi populer lain.
Langkah konkret perlu dimulai dari pemerataan destinasi dan pemberdayaan masyarakat. Lombok Utara, Timur, dan Barat memiliki potensi luar biasa yang belum tergarap maksimal.
Peningkatan kapasitas SDM pariwisata, penguatan UMKM lokal, serta kemudahan akses menuju kawasan wisata baru akan menjadi fondasi penting agar manfaat ekonomi menjalar ke seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks ini, peran kepala daerah menjadi sangat strategis. Pariwisata harus diperlakukan bukan sebagai sektor tunggal, tetapi sebagai ekosistem pembangunan daerah.
Sinergi antar-pemangku kepentingan mulai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, industri, akademisi, komunitas adat, hingga wisatawan, harus dibangun atas dasar kesetaraan dan keberlanjutan.
Menjadi nomor dua di Asia memang membanggakan, namun mempertahankannya jauh lebih sulit. Lombok harus berani menetapkan standar baru, yakni pariwisata yang ramah lingkungan, inklusif, dan berbasis komunitas. Promosi yang cerdas perlu menonjolkan keunikan lokal dengan menampilkan perpaduan harmonis antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadi jiwa sejati pulau ini.
Pada akhirnya, penghargaan ini bukan sekadar mahkota, melainkan panggilan tanggung jawab. Lombok berada di persimpangan antara menjadi ikon dunia atau sekadar legenda sementara.
Keunggulan telah dicatat, namun ujian sebenarnya justru baru dimulai. Tantangannya kini terletak pada kemampuan Lombok untuk menyatukan pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan premium, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam satu langkah maju yang utuh dan seimbang.
Jika fondasi itu dibangun sekarang, Lombok tidak hanya akan dipuji, tetapi juga dihormati. Sebagai contoh bagaimana sebuah pulau kecil mampu menunjukkan makna besar dari kata kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Memperkuat akses jalan alternatif di Lombok
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Nurani di balik seragam
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB: Menjaga harapan honorer di tengah krisis fiskal
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Dari Lirboyo, kita belajar arti kebijaksanaan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB di persimpangan fiskal: Saatnya mandiri dari dana pusat
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - MotoGP Mandalika: Pesta Dunia, PR bersama
