Muna, Sulawesi Tenggara (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyerahkan 402 sertifikat hak milik (SHM) kepada transmigran di Muna sebagai bagian dari percepatan Program Trans Tuntas yang memastikan kepastian hukum atas lahan terlambat puluhan tahun.
"Hari ini sebagai bagian dari program Transmigrasi Tuntas atau Trans Tuntas kami dari Kementerian Transmigrasi menyerahkan SHM, sertifikat hak milik yang seharusnya menjadi haknya para transmigran," kata Iftitah dalam penyerahan SHM bagi transmigran di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Kamis.
Ia menegaskan penyerahan itu menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan lahan transmigran yang selama belasan tahun tidak memperoleh haknya meski sudah menetap dan mengolah wilayah tersebut.
"Tadi Pak Wabub (Wakil Bupati Muna La Ode Asrafil) sudah menyampaikan bahwa mereka itu ditempatkan 13-16 tahun yang lalu, sedianya sudah mendapatkan SHM tersebut. Tetapi ternyata karena mungkin juga fokusnya tidak ke sana sehingga persoalan itu berlarut-larut," jelasnya.
Mentrans menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat pemberian hak lahan transmigran, termasuk menindaklanjuti aspirasi legislatif yang disampaikan melalui perwakilan Komisi V DPR RI.
"Tapi alhamdulillah di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, satu demi satu kita tuntaskan terkait dengan persoalan lahan ini, terkait dengan pemberian kepastian hak atas tanah," tegasnya.
Ia menjelaskan penyerahan 402 SHM hari ini dilakukan sekaligus, sementara warga yang belum mendapatkannya akan menerima secara bertahap agar seluruh transmigran memperoleh haknya secara adil.
Selain sertifikasi lahan, pemerintah menjalankan lima program tambahan termasuk penugasan Tim Ekspedisi Patriot untuk memetakan potensi ekonomi dan mendampingi masyarakat mengembangkan komoditas unggulan di wilayah transmigrasi.
Mentrans mencontohkan pendampingan itu mampu meningkatkan produktivitas buah naga dari berat 2 ons, kini menjadi 1 kilogram melalui perbaikan teknik pemupukan sesuai rekomendasi Tim Ekspedisi Patriot.
Ia menegaskan pendistribusian sumber saya manusia (SDM) unggul ke seluruh kawasan transmigrasi diperlukan agar potensi ekonomi dapat berkembang maksimal serta pendapatan masyarakat meningkat selaras dengan pembangunan wilayah.
Mengenai status lahan, Mentrans memastikan seluruh SHM yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN bersifat bersih dan jelas sehingga tidak mengandung masalah hukum maupun sengketa adat di kemudian hari.
Baca juga: Mentrans mengajak investor China kembangkan durian di kawasan transmigrasi
Ia juga mengakui infrastruktur masih menjadi tantangan utama di wilayah timur dan tengah, namun keberadaan potensi ekonomi dan investasi diyakini dapat menciptakan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Mentrans menegaskan keberhasilan transmigrasi terbukti dari banyak wilayah yang tumbuh menjadi sentra ekonomi baru, termasuk contoh di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Selatan hingga Manggarai Barat.
Baca juga: Mentrans mendorong revisi UU Transmigrasi wujudkan ekonomi inklusif
Ia menjelaskan meningkatnya nilai tanah transmigran menjadi bukti keberhasilan ekonomi, sebab warga yang memperoleh satu hektare lahan kini memiliki aset bernilai hingga miliaran rupiah.
Mentrans memastikan pembangunan lanjutan tetap berjalan termasuk perbaikan jalan dua kilometer dan usulan infrastruktur jembatan yang akan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk percepatan pembangunan Muna dan Muna Barat.
"Tentu kita berharap akan ada infrastruktur yang lebih besar lagi. Nanti akan saya laporkan kepada Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono) seperti tadi contohnya adalah jembatan yang harus diperbaiki," kata Mentrans.
