Mataram, 16/10 (ANTARA) - Puluhan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia tengah berkumpul di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) guna memantapkan strategi pemantauan institusi negara.
Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida yang ditemui di Mataram, usai audiensi dengan Kapolda NTB, Brigjen Pol Surya Iskandar, Jumat, mengatakan, pemantapan strategi pemantauan institusi negara itu dikemas dalam bentuk Training of Trainer (TOT) atau pelatihan pelatih.
"Sebanyak 25 orang aktivis kontras dari Indonesia Timur diberi pelatihan agar makin memahami strategi pemantauan terhadap institusi negara," ujarnya.
Ke-25 peserta TOT Kontras itu antara lain berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali dan Papua.
Indria mengatakan, audiensi dengan Kapolda NTB itu merupakan bagian dari TOT pemantauan institusi negara yang tengah digelar di Pulau Lombok, sejak 12 Oktober lalu dan akan berakhir 17 Oktober 2009.
Wilayah NTB dipilih sebagai tempat pelatihan TOT karena selain lokasinya strategis bagi kawasan timur Indonesia juga NTB merupakan salah satu daerah kerawanan pelanggaran HAM.
NTB dikategorikan daerah rawan pelanggaran HAM karena terdapat warga Ahmadiyah dan adanya aliran-aliran agama yang rentan memicu konflik dan pelanggaran HAM.
"Peserta TOT Kontras beraudiensi dengan Kapolda NTB untuk mengetahui perkembangan pelayanan kepolisian sekaligus mengharapkan dukungan yang tinggi dari insititusi kepolisian terhadap masyarakat sipil di wilayah setempat," ujarnya.
Menurut dia, setelah pelatihan TOT itu para aktivitas kontras yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Timur itu akan mengimplmentasikan pengetahuan itu di masing-masing daerah.
Nantinya akan ada banyak aktivis kontras yang memahami strategi pemantauan terhadap institusi negara, sehingga diharapkan berbagai potensi pelanggaran HAM atau tindakan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat sipil dapat dicegah.
"Tadi peserta TOT Kontras sudah banyak bertanya kepada Bapak Kapolda NTB dan banyak hal yang diperoleh dan dapat dijadikan bekal pengetahuan para aktivis di masa mendatang, seperti respons positif terhadap perlindungan warga sipil," ujar Indria.(*)