Wali Kota Mataram optimistis dana kelurahan bisa dicairkan

Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram , Nusa Tenggara Barat, H Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya optimistis bantuan dana kelurahan tahap kedua untuk daerah itu bisa dicairkan karena proses pencairan tahap pertama segera rampung tepat waktu.

"Alhamdulillah, dari evaluasi pencairan dana kelurahan, informasi dari camat mengatakan 50 kelurahan sudah mengusulkan untuk pencairan dana kelurahan," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Selasa.

Saat ini, katanya, usulan perencanaan kegiatan kelurahan dengan menggunakan dana kelurahan sudah dalam proses di Badan Keuangan Daerah (BKD).

Karena itu, Wali Kota menekankan ke BKD agar menyegerakan proses pencairan apabila kelurahan sudah menyelesaikan administrasi dan persyaratan lainnya.

"Tujuannya, agar kelurahan juga bisa segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan karena penggunaan dana kelurahan ini juga ada batas waktunya. Jika lewat maka pencairan tahap kedua terancam dibekukan," katanya.

Dikatakan, total dana kelurahan untuk 50 kelurahan di Kota Mataram sebesar Rp18 miliar yang dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan Rp9 miliar, dan Rp9 miliar dicairkan tahap kedua pada sekitar bulan Agustus.

"Karena itu setelah pencairan, kelurahan diminta segera melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan menyelesaikan proses administrasi pertanggungjawabannya sebelum tanggal batas waktu," katanya.

Untuk memastikan dana kelurahan tersebut terserap secara maksimal, Wali Kota akan terus melakukan pengawalan dan evaluasi, agar tidak ada dana yang kembalikan ke Pemerintah Pusat karena tidak bisa dimanfaatkan.

"Sayangkan, kalau kita sudah dikasi dana tetapi harus dikembalikan karena tidak bisa termanfaatkan," ujarnya.

Kondisi serupa juga akan dilakukan terhadap sejumlah proyek tahun ini yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Wali Kota akui realisasi DAK sangat minim, tetapi masih ada waktu untuk berbuat maksimal agar anggaran tidak dikembalikan.

"Saya sudah mendorong dan mengingatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki proyek DAK untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai tahapan yang ada," katanya.

Karena itulah, Wali Kota akan terus melakukan evaluasi apa yang menjadi kendalanya bisa disegerakan mencari solusi, begitu juga kalau ada hal-hal yang menyangkut administrasi agar segera diselesaikan.

"Kami juga sangat berhati-hati jangan sampai penggunaan dana tidak sesuai ketentuan. Yang jelas targetnya dana harus terserap sesuai target agar tidak hangus hanya karena persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan," ujarnya.