JAWA BARAT TUAN RUMAH PON 2016

id



Jakarta (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat ditetapkan menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX/2016 setelah mengalahkan Provinsi Banten secara aklamasi pada Rapat Anggota KONI 2010 di Jakarta,

Ketua KONI Rita Subowo di Jakarta (27/4), mengatakan, untuk menentukan tuan rumah diperlukan arahan dari panitia penjaringan yang selama ini telah dibentuk untuk proses bidding.

"Ada yang tidak memungkinkan jika Banten menjadi tuan rumah PON 2016. Dengan kondisi itu secara aklamasi Jawa Barat ditetapkan menjadi tuan rumah," katanya saat dikonfirmasi.

Menurut dia, untuk menjadi tuan rumah harus memenuhi 16 persyaratan yang telah ditetapkan diantaranya adalah dukungan dari semua pihak serta kesiapan sarana dan prasarana.

Meski demikian, kata dia, khusus untuk Banten masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah PON setelah PON Jawa Barat nanti.

"Kami tetap memberikan kesempatan bagi provinsi yang akan menjadi tuan rumah termasuk Banten," katanya menambahkan.

Sebagaimana diketahui proses bidding PON 2016 diikuti oleh dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten. Sedangkan peserta yang mengkuti rapat KONI sebanyak 246 delegasi dari 33 provinsi serta pengurus besar olah raga.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan mengaku puas dengan penetapan Jawa Barat menjadi tuan rumah PON 2016.

"Sebelumnya kami telah optimistis 100 persen jika Jawa Barat menjadi tuan rumah PON karena persiapan yang kami lakukan telah maksimal," katanya saat dikonfirmasi.

Menurut dia, pada PON 2010 pihaknya telah menyiapkan venus bagi 43 cabang olah raga yang akan dipertandingkan pada event empat tahunan itu.

Untuk menggelar PON pihaknya telah menyiapkan beberapa kompleks olah raga diantaranya adalah Gede Bage, kompleks Si Jalak Harupat, Arca Manik serta beberapa wilayah di sekitar Bandung Raya diantaranya Cirebon dan Purwakarta.

Khusus untuk pembangunan venus di Arcamanik, pemerintah provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp600 miliar. Dana tersebut berasal dari APDB dan berharap mendapatkan bantuan dari APBN. (*)