Bogor (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.
Mahfud, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, menjelaskan keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.
Berdasarkan data yang dikemukakan Mahfud, terdapat 689 WNI yang merupakan teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter/FTF.
"Karena kalau teroris FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," kata dia usai rapat dengan Presiden Joko Widodo.
Mahfud menyebutkan setidaknya sekitar 689 teroris lintas batas asal Indonesia berada di sejumlah negara. Pemerintah masih mendata latar belakang dan peran para teroris tersebut.
Teroris tersebut, ucap Mahfud, di antaranya berada di Suriah, Turki, dan Afghanistan.
"Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror, bergabung dengan ISIS," ujar dia.
Namun, kata Mahfud, jika terdapat anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun yang termasuk teroris lintas batas itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkannya.
"Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak," ujar dia.
Berita Terkait
BNPT akui kesulitan memverifikasi WNI bekas ISIS
Selasa, 10 Maret 2020 18:13
Mahfud MD sebut data WNI kombatan ISIS bertambah jadi 699 orang
Jumat, 28 Februari 2020 19:03
Wapres Ma'ruf: Kepulangan anak WNI mantan ISIS masih dipertimbangkan
Rabu, 19 Februari 2020 19:50
YLBHI meminta pemerintah mendata anak eks WNI ISIS
Jumat, 14 Februari 2020 0:32
Tanggapan Turki atas Pemerintah Indonesia tolak WNI eks-ISIS
Rabu, 12 Februari 2020 17:15
Anak-anak WNI eks ISIS terlantar, Mahfud: Silakan lapor
Rabu, 12 Februari 2020 13:14
Komnas HAM menyarankan Pemerintah "profiling" WNI eks ISIS
Minggu, 9 Februari 2020 18:09
Pemulangan eks ISIS, Din: Selama masih WNI negara harus melindunginya
Jumat, 7 Februari 2020 18:44